SMP 2 Negri Cibeber, Diduga Melanggar Permendikbud No. 75 Tahun 2016

0
113

LEBAK, PIONLINE– Diduga telah terjadi pungutan liar (Pungli) berkedok sumbangan terhadap orang tua siswa/siswi SMP 2 Negri Cibeber, Desa Wanasari Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, provinsi Banten.

Komite sekolah beserta pihak sekolah telah melakukan pungutan berkedok sumbangan sukarela, dengan memberikan kwitansi sesuai nominal yang ditentukan pihak sekolah, yang padahal kalau sumbangan sukarela semestinya tidak menentukan jumlah nominal.

Sebagaimana termaktub dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 ditegaskan pihak sekolah/komite tidak diperbolehkan melakukan pungutan ataupun penggalangan dana kepada orangtua siswa yang tidak mampu.

Pada saat wartawan konfirmasi kepala sekolah dan komite, mereka membenarkan adanya pungutan tersebut, dan meng-klaim bahwa permintaan sumbangan tersebut sesuai peraturan dan tidak menyalahi aturan.

“Semua itu sudah kesepakatan semua pihak, tidak ada yang merasa keberatan. Kami sengaja memberikan kwitansi untuk tanda bukti pembayaran, untuk masalah nominal dan waktu sudah ditentukan, bila mana belum bisa melunasi terpaksa kami tegur supaya segera membayarnya, karena itu semua untuk keperluan sekolah dan demi kemajuan sekolah.” terang kepsek.

Sementara itu, Suhendi dari LSM Benteng Aliansi Rakyat (Bentar) menyayangkan tindakan komite dan pihak sekolah yang sudah menyalahi aturan pemerintah.

“Dalam pelaturan permendikbud sudah tercantum di Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Disitu sudah jelas, bahwa komite maupun pihak sekolah dilarang keras untuk memungut iuran kepada anak didik, orangtua didik/siswa, dan pada pasal 12 poin (b), komite sekolah, baik perorangan maupun kolektif dilarang melakulan pungutan dari peserta didik ataupun orang tua didik.

Disitu sudah terlihat jelas kekeliruannya, ketika komite membahas dan menyepakati jumlah uang yang harus dipungut kepada orangtua siswa”, tegasnya.

Saya berharap kepada dinas pendidikan, inspektorat, BPK, dan pemerintah kebupaten maupun provinsi agar mengambil tindakan atau mengaudit sekolah yang diduga nakal”, pungkas Suhendi (red)

Laporan: Asep Dedi Mulyadi MPI Banten

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here