Diduga Gelapakan Tanah Bengkok Mantan Kades dan Pjs. Kades Dipolisikan

0
269

PIONLINE TEMANGGUNG Dua orang mantan perangkat desa, masing-masing mantan kepala Desa dan mantan pejabat sementara kepala Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung terancam dilaporkan ke pihak berwajib. Pasalnya, mereka diduga telah melakukan penggelapan dengan cara menyewakan tanah kas desa (bengkok) kepada masyarakat, setelah selesai menjabat.

Ginari, yang menjabat sebagai kepala Desa Katekan pada periode 2011 sampai dengan 2017, diketahui telah melakukan “kokoan” atau menyewakan tanah bengkok yang dianggap sebagai bonus setelah dia menjabat sebagai kepala desa. Tanah tersebut disewakan untuk digarap oleh masyarkat setempat selama kurun waktu 2018, dengan harga sewa Rp. 150 juta.

Sedangkan Ruwahno, pejabat sementara kepala desa yang menggantikan Ginari sejak Januari sampai dengan Desember 2018, merasa tidak dapat menikmati hasil kerja, juga melakukan hal yang sama, menyewakan tanah yang juga disewakan oleh Ginari, kepada masyarakat, dengan harga Rp. 143 juta. Bedanya, dalam hal ini Ruwahno terima uang terlebih dahulu, sedangkan penyewa baru menggarap selama kurun waktu tahun 2019.

Hal tersebut muncul berdasarkan pengakuan beberapa warga setempat, antara lain Nur Sidik (52) yang merupakan mantan Ketua BPD Katekan. Dalam surat pernyataan bermaterai bertanggal 30 April 2019 itu, Nur Sidik mengungkapkan bahwa Ruwahno bahkan tidak memberikan kontribusi kepada desa, setelah menerima uang, sesuai janjinya.

“Hasil dari penjualan bengkok kepala desa sebagian akan diberikan kepada desa sebagai tambahan kas. Namun, sampai akhir masa jabatan sebagai pejabat tidak sedikitpun memberikan kontribusi, alias menepati janji,” ujar Nursidik.

Hal senada juga dikatakan oleh Sarmudi (63), juga warga Desa Katekan. Dia mengakui, posisinya sebagai perantara antara Ruwahno dan para penyewa, bahkan menyebut beberapa warga yang menyerahkan uang sewa untuk penggarapan bengkok selama tahun 2019, antara lain Amin Rosyidin, Musafak, Gimin, Supri, dan Jumal.

“Menurut saya, sebagai perantara, sewa tanah bengkok lurah Katekan tahun-tahun sebelumnya mencapai harga mencapai harga lebih-kurang seratus empat puluh tiga juta,” tegas Sarmudi dalam surat pernyataan bermetrai bertanggal 30 April 2019 itu.

Pernyataan juga disampaikan oleh Amin Rosidin (63) yang merupakan salah satu penyewa tanah bengkok yang disewakan oleh Ruwahno. “Bapak Ruwahno menjadi pejabat sementara tahun 2018 di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung,” katanya. “Kemudian, saya membeli sewa thunan tanah di Blok 2 Wates sebesar Rp. 6 juta (enam juta rupiah) kepada Bapak Ruwahno, dan pembayarannya di kantor Desa Katekan, untuk masa penggarapan tahun 2019”.

Setelah itu, menurut Amin Rosidin melalui surat pernyataan bermaterai bertanggal 25 Juni 2019, menyatakan bahwa dia juga membeli sewa lagi untuk satu tahun di Blok 3 seharga Rp. 11 juta (sebelas juta rupiah), sedangkan pembayarannya dilakukan di rumah Ruwahno. Penggarapannya juga dilakukan pada tahun 2019.

Atas dasar itulah, kini Ginari dan Ruwahno terancam dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan dugaan penggelapan, karena dalam peraturan gubernur atau peraturan bupati tidak ada yang mengatur tentang kokoan atau bonus setelah menjalani masa kerjanya sebagai kepala desa maupun pejabat sementara kepala desa. Dengan demikian, keduanya terindikasi melakukan pelanggaran atas pasal 372 KUHP dengan dugaan penggelapan.

Laporan: Dulhadi Kabiro MPI Jateng

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here