PKS CV Sinar Tanera Abaikan Lingkungan Hidup

0
83

PIONLINE PKS CV SINAR TANERA Simalungun diduga telah melakukan pencemaran lingkungan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Irigasi Java Kolonisasi di desa Bah Gunung dan PT. Japfa Comfeed Indonesia tbk yang telah mencemari aliran sungai Tapak kuda yang mana pencemaran ini dapat dikenakan sanski dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32

Nurmala Cihouta Ginting

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketua Advokat Bersatu Perkumpulan Hukum Lingkungan Hidup Nurmala Cihouta dalam hal ini mengatakan kami telah mengirim surat somasi kepada PKS CV. Sinar Tanera Kecamatan Bandar Hulu dan PT. Japfa Comfeed Indonesia tbk kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Dimana ke dua Perusahaan tersebut diduga tidak hanya telah merusak dan mencemari lingkungan hidup tetapi juga diduga telah mencemari udara dengan menimbulkan bau busuk serta membuat jalan rusak karena truk membawa muatan yang melebihi kekuatan jalan .

Dampak primeir dari kerusakan fisik mampu merusak berbagai jenis struktur yaitu jalan, jembatan, mobil, bangunan, sistem bawah tanah dan kanal dan dampak sekunder yaitu persediaan air bersih karena air telah terkontaminasi limbah cair dan limbah B3. Air bersih mulai langkah, kondisi yang tidak higienis menyebabkan timbulnya penyakit yang disebabkan air tesebut.

Dalam menanggapi hal tersebut diatas Advokat Bersatu Perkumpulan Hukum Lingkungan dan Pertambangan Nasional diduga bahwa Perusahaan-Perusahaan tersebut telah melanggar pasal 98 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan LingkunganHidup yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat di pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Perbuatan pembuangan limbah ke sungai oleh kedua perusahaan tersebut terus-menerus dilakukan. Apabila Somasi dari Kami (Advokat Bersatu Perkumpulan Hukum Lingkungan Hidup dan Pertambangan Nasional) kami akan melayangkan somasi ke 2 dan jika juga tidak juga di inaahkan maka akan dibawa ke jalur hukum.

Sudah selayaknya bagi yang telah melanggar UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup diberikan ganjaran supaya ada efek jera. UU yang dibuat Pemerintah wajib di patuhi dan di hormati bukan sebaliknya,malah di langgar.

Laporan: Dicky Abiasa MPI Lebak/Laporan ketua Phlhpn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here