Tumpang Tindih SPPT Lahan Pembangunan Tower SUTT Di Desa Bayah Barat 

0
76

LEBAK  PIONLINE Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)150 kv T.105 di Blok 025 Dungus Sumur kampung Bayah ll Rt.03 RW.02 Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, tanahnya bermasalah. 

Pasalnya, Penerbitan SPPT atas nama Ahmad Ripa’i di Blok 025 Dungus Sumur No SPPT (NOP): 36.02.030.001.025-0221.0 yang dibebaskan PT. PLN untuk tapak tower diduga terjadi tumpang tindih dengan SPPT atas nama E.Kosiah No SPPT (NOP). 32.02.030.001.025-0088.0 Blok 025 dengan luas tanah 7.735m².

SPPT atas nama Ahmad Ripa’i di Blok 025 Dungus Sumur yang terbit tahun 2017 yang selanjutnya dibebaskan oleh PT. PLN pada tahun yang sama yaitu tahun 2017, mendapat gugatanan dari pihak E.Kosiah.

Menanggapi ada pemasalahan tersebut, pihak PLN, Kejati Serang Melly S Ginting bersama tiem, Kasipem Kecamatan Bayah, Kepala Desa Bayah Barat M.Ridwan, tergugat dan pihak penggugat yang didampingi kuasa hukumnya serta menghadirkan beberapa orang saksi, yang di pantau oleh beberapa awak media, melakukan pengecekan lokasi tanah yang bersengketa, Rabu (28/11/2019).

Setelah selesai melakukan pengecekan dan meninjau batas-batas lahan tanah atas nama E.Kosiah yang diperkuat oleh keterangan saksi, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah di kantor desa Bayah Barat. 

Menurut Melly S Ginting yang tidak turut dalam musyawarah tersebut mengatakan, bahwa permasalahan ini sementara akan dilakukan musyawarah, katanya. 

“Endingnya di musyawarah, dan silahkan endingnya ditanyakan ke kuasa hukum E.Kosiah, kita kesini cuma mau ngecek aja”, jelas Melly. 

Saat dimintai keterangan awak media, Nurhasyid SH, selaku kuasa hukum E. Kosiah menjelaskan bahwa dalam musyawarah tersebut pihak dari pihak pak Saepudin (anak Ahmad Ripa’i-red) kan mengakui nih kesalahannya, bahwa dia sudah salah, katanya. 

“Dan dari pihak kita, E. Kosiah prinsipelnya kan minta ganti rugi otomatis, akhirnya bersepakatlah akan ganti rugi dar pihak Saepudin sebesar 100jt. Dan itu mah prinsipelnya bagaimana pun ya silahkan, Cuma waktunya pembayarannya ditunda satu bulan. Dan saya meminta kepada pihak desa untuk memperbaiki SPPT-nya”, terang Nurhasyid. 

Pihak PT. PLN Najimin kepada wartawan mengatakan bahwa yang bersengketa udah bersepakat penylesaian secara kekeluargaan, katanya. 

“Intinya pihak E. Kosiah dengan Ahmad Ripa’i akan menyelesaikannya sendiri, tanah tersebut masuk lahan E. Kosiah tapi Ahmad Ripa’i dulu ibaratnya pernah beli sebanyak itu,jadi akan diselesaikan secara kekeluargaan, sudah sepakatlah, bahwa pihak Ahmad Ripa’i akan mengembalikan RP. 100 juta rupiah. 

Saat di sph-kan ke PT. PLN, SPPT sudah ada dan katanya(Ahmad Eipa’i-red) sudah menggarap bertahun-tahun. Yang dibeli Ahmad Ripa’i cuma 400m², yang dijual ke PLN, tapi yang nongol di SPPT 2400m² yang harus diperbaiki, seharusnya bukan 2400m², tapi 400m², jadi kesalahan ada di SPPT yang harus diralat,” kata Najimin. 

Saat diminta pandangan terkait surat pernyataan tidak sengketa yang dikeluarkan pemerintah desa Bayah Barat. Najimin mengatakan, dari desa kurang teliti aja, kalau teliti tidak akan terjadi, katanya. 

Sementara hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Bayah Barat belum bisa dikonfirmasi oleh wartawan MPI.(red)

Laporan: Asep D Mulyadi MPI Banten

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here