Pegawai Desa Diduga Membuat SPPT Bodong Dan Mahal

0
159

LEBAK PIONLINE Dibalik terjadinya sengketa lahan pembangunan Tower SUTT di Blok 025 Dungus Sumur Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, ditemukan keganjilan dalam proses pembuatan SPPT. 

Menurut AS, pada saat itu GS datang ke sini (rumah AS-red) minta photo copy KTP bapak saya (AR-red) untuk persaratan pembuatan SPPT dan meminta biaya pembuatannya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah), terus GS datang lagi, dia bilang kurang, harus nambah lagi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kata GS. Saya bilang (AS-red) saat ini mah ga ada uang. Ya udah saya talangin dulu aja, kata GS.  Dan setelah saya punya uang, saya bayar yang kekurangan Rp. 500.000,- itu sama GS, jadi jumlah untuk pembuatan SPPT itu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terang AS, saat dikonfirmasi wartawan di rumah kediamannya, Kamis (28/11/2019)

AS juga menjelaskan bahwa GS menyuruh membuat SPPT itu untuk kelengkapan persaratan pembebasan lahan ke PT. PLN untuk pembangunan Tower SUTT 150 kv. Dan dikatakan AS, dalam tempo 2 hari, SPPT tersebut sudah jadi. 

“Hari Senin saya menyerahkan persaratan pembuatan SPPT, dan hari Selasa SPPT tersebut sudah jadi,” jelas AS. 

Hasil dari investigasi wartawan dan keterangan yang didapat, bahwa tahun 2017 SPPT tesebut terbit, pada bulan dan tahun yang sama, tanah atas nama Ahmad Ripa’i yang berada di Blok 025 Dungus Sumur NOP: 36.02.030.001.025-0221.0  tersebut dibebaskan ke PT. PLN, yang kemudian mendapat gugatan dari E. Kosiah, yang diperkuat dengan bukti SPPT yang dimilikinya. 

Dari kejadian tersebut, pihak pemerintah desa dipandang tidak selektif dan tidak teliti dalam melengkapi berkas persyaratan pengajuan penerbitan SPPT, terutama dalam pembuatan Surat Pernyataan Tidak Sengketa, atau patut diduga pembuatan SPPT ini dipaksakan dan hanya untuk kelengkapan SPH saja.

Saat wartawan MPI minta keterangan dari Kasipem Kecamatan Bayah Edi Supriadi, via whats-App menegaskan, “Harus kros cek ke DHKP Desa Bayah Barat, Kalau SPPT terbitnya tahun 2017, maka tentunya tahun 2018 dan 2019 akan terdaftar dalam DHKP,” terangnya. 

Menindak lanjuti arahan dari Kasipem Kecamatan Bayah, Wartawan MPI mohon ijin stap Desa Bayah Barat untuk Mencari di DHKP NOP: 36.02.030.001.025-0221.0 Blok 025 Dungus Sumur Atas Nama Ahmad Ripa’i, dan NOP tersebut tidak ditemukan di DHKP Tahun 2018 Desa Bayah Barat. 

Saat MPI konfirmasi GS via Whats-App, hingga berita ini terbit tidak ada memberikan jawaban. (red)

Laporan: Asep D Mulyadi MPI Banten

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here