Rapat Paripurna DPRD  RAPBD Kota Bekasi 2020 5,82 triliun

0
134

PIONLINE BEKASI KOTA Jumlah RAPBD 2020 Kota Bekasi menyusut dari Rp 6,4 triliun menjadi Rp 5,82 triliun, dikarenakan gagalnya Pemerintah kota Bekasi mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2019.

Setelah disahkan, RAPBD 2020 Kota Bekasi akan dikirim ke Pemprov Jawa Barat untuk dievaluasi sebelum disahkan menjadi APBD 2020 oleh Kemendagri pada 31 Desember 2019.

Wali Kota Bekasi menjelaskan, proses penyusunan RAPBD 2020 telah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu. Ia menjelaskan, penyusunan RAPBD telah melalui proses Musrenbang Musyawarah Rencana Pembangunan dari tingkat RT/RW, hingga tingkat kota.

“Penyusunan sejak bulan Mei yang lalu, kemudian dilanjutkan KUA-PPAS, dan terakhir RAPBD, ujar Rahmat.

Wali Kota Bekasi melanjutkan, RAPBD 2020 sebesar Rp 5,82 triliun tersebut bersumber dari beberapa pendapatan. pertama adalah pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 3,01 triliun. Hal itu terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 2,12 triliun, retribusi daerah Rp 164,14 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan sebesar Rp 21,62 miliar

Pemeritah kota Bekasi juga mendapatkan pendapatan lain berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,66 triliun, dana alokasi umum Rp 1,26 triliun, dan dana alokasi khusus Rp 243,97 miliar.

Sementara, pendapatan lain adalah PAD yang sah sebesar Rp 1,14 triliun. Hal itu terdiri dari dana bagi hasil pajak Provinsi Jawa Barat dan pemda lain sebesar Rp 804,58 Miliar, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lain sebesar Rp 342,34 Miliar.

Dari pendapatan tersebut di atas, Rahmat menjelaskan, RAPBD tersebut dialokasikan untuk kegiatan belanja langsung sebesar Rp 3,11 triliun. Hal itu terdiri dari belanja penunjang urusan Rp 817,08 miliar dan belanja langsung urusan Rp 2,3 triliun. Selebihnya, terdapat sisa sebesar Rp 25 miliar. Yang akan di gunakan untuk penyertaan modal BUMD.

terkait dengan belanja tidak langsung, Pemkot Bekasi mengalokasikan dana sebesar Rp 2,68 triliun. Hal itu terdiri dari belanja pegawai Rp 2,25 triliun, belanja hibah Rp 135,10 miliar, bantuan sosial Rp 101,24 miliar, belanja subsidi enam miliar rupiah, belanja bantuan keuangan Rp 33,82 miliar dan belanja tidak terduga Rp 153 miliar.

Dalam kesempatan yang sama Walikota Bekasi menjelaskan, KS-NIK (Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan) akan tetap dijalankan pada tahun 2020. Ia telah mengkonsultasikan kepada Kemendagri dan Kemenkumham.

pemerintah pusat mendorong agar Pemkot Bekasi menjalankan Jamkesda tersebut dengan sistem melengkapi layanan yang disediakan BPJS.

Loaporan: Shndy.M MPI Bekasi kota

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here