Forum Dengklok Ngahiji Desak DPRD Lakukan Monitoring dan Evaluasi BOT Pasar Proklamasi Rengasdengklok

0
33

PIONLINE  KARAWANG Forum Rengasdengklok Ngahiji dibawah koordinator, Mukron, menginginkan adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerjasama Built Operational Transfer (BOT) antara Pemkab Karawang dengan PT.Visi Indonesia Mandiri (VIM) di ranah legislatif pada tahun 2020.  Dia mendesak lembaga DPRD agar segera mengundang Dinas Perindustrian Pemerintah daerah Kabupaten Karawang bersama pimpinan dari perusahaan PT.VIM untuk menjelaskan secara terbuka dan lebih rinci terkait hasil kerjasama yang selama ini tengah berjalan dilapangan.

“Jangan sampai masalah ini terus mengundang kegelisahan dari para pedagang sebagai sasaran program relokasi Pasar Proklamasi Rengasdengklok. Pada pertemuan nanti, pimpinan perusahaan PT.VIM harus memaparkan secara terbuka progres kegiatan sejak awal sosialisasi hingga awal tahun ini, ” ungkap koordinator Rengasdengklok Ngahiji, Ahmad Mukron, saat ditemui di Rengasdengklok, Rabu (08/01).

Pointnya, sambung Dia, sebagai koordinator Forum rengasdengklok ngahiji yang berada diposisi masyarakat pedagang merasa khawatir dengan pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh Disperindag Pemkab Karawang bersama PT.VIM meskipun telah disepakati bersama dengan memberikan sebuah jaminan dalam jangka waktu tertentu. Artinya, sambung Dia, instansi terkait harusnya tidak begitu saja lepas tangan ketika muncul kecemaaan pedagang dalam pelaksanaan kerjasama BOT Pasar Proklamasi Rengasdengklok,

“Secara teknis pelaksanaan harus ada komitmen yang disepakati bersama, dan bisa menjamin kenyamanan bagi pedagang yang direlokasi menyambut kehadiran pembangunan pasar Proklamasi Rengasdengklok, ” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Angga Dhe Raka, berdasarkan pada prinsip kerjasama BOT yang dilaksanakan Pemkab Karawang bersama PT.VIM untuk pengembangan Pasar Proklamasi Rengasdengklok, Forum Rengasdengklok Ngahiji berharap kegaduhan dilapangan  ditindaklanjuti oleh Komisi II DPRD Kabupaten Karawang setelah munculnya surat peringatan dari instansi terkait hasil pemeriksaan di lapangan untuk menegur perusahaan pelaksana kerjasama BOT.

“Ada contoh program BOT yang pernah terjadi dan gagal dilakukan Pemkab Karawang di terminal Rengasdengklok. Nah ini yang membuat kecemasan dari para pedagang, seperti disoroti Bang Mukron tadi, harus ada fakta intergritas yang dibangun bersama,” jelasnya.

Terpisah, Husein Sinatria Galuh, sebagai masyarakat Rengasdengklok  melihat proses pelaksanaan kerjasama BOT antara Pemkab Karawang dalam pengembangan lahan pasar Proklamasi Rengasdengklok membuat dilema antara sesama para pedagang yang menjadi sasaran relokasi hingga awal tahun 2020. Menurutnya, jelas Dia, dilema para pedagang kaki lima yang dihimbau untuk memberikan uang tanda jadi dalam pengembangan lahan pasar Proklamasi Rengasdengklok menjadi sangat wajar melihat kondisi dilapangan.

“Sah sah saja ada rasa dilema sebagai pedagang kaki lima yang diminta memberikan kontribusi awal untuk pembangunan pasar Rengasdengklok, karena sampai hari ini belum terlihat progres awal yang signifikan dilapangan,” pungkasnya.  (red)

 

Laporan: Yaya Risbaya MPI Jabar

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here