Bila PT Hanasa Prima Buang Limbah Ke Sungai Dinas LH Lebak Akan Beri Sanksi

0
97

LEBAK PIONLINE – Aktivitas Tambang Pasir Kuarsa di Blok Cicatong Desa Cihara Kecamatan Cihara kabupaten Lebak – Banten diduga tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan Mengabaikan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL).

Aktivitas tambang Pasir kuarsa PT. Vivamas Adipratama sebelumnya sempat dipermasalahkan mengenai pembuangan limbah pencucian pasir ke sungai Cihara yang berdampak terjadinya sedimen dan pencemaran air permukaan.

Sekretaris DPAC BPPKB Bayah, Budi Supriadi saat tinjau lokasi (12/01/2020) menemukan, bahwa diduga PT. Vivamas Adipratama telah mengabaikan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPLH), dimana telah membuang limbah pencucian pasir ke sungai dan selain itu mining area dan Stockpile pemuatan berpotensi menimbulkan abrasi.

“Limbah pencucian masih tetap terbuang ke sungai dan mining area serta stockpile pemuatan berpotensi menimbulkan abrasi” tegas Budi.

Terlebih, lanjut Budi, di lokasi penambangan pasir tersebut tidak terpasang papan pengumuman IUP OP sebagai dasar informasi aktivitas.

“Tidak terpasang papan informasi IUP, entah IUP atas nama perusahaan apa dan berapa luas ijin IUP yang mereka miliki, seharusnya kan terpasang sebagai informasi” Tegas Budi pula.

Sementara itu Akhmad Kushaeri, Wakil Ketua DPAC Bayah yang turut serta tijau lokasi, berharap kepada pemerintah, sebagai upaya penegakan hukum pertambangan dan lingkungan hidup, untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas tambang pasir kuarsa yang di lakukan oleh PT. Vivamas Adipratama.

“Saya berharap pemerintah bertindak tegas dan melakukan pemeriksaan dokumen perizinan tambang pasir tersebut mulai dari IUP-EK, IUP-OP, AMDAL dan izin Lingkungan,” ujar Ahmad.

Saat Wartawan minta tanggapan. Kabid Penatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Lebak Dasep Novian(12/01/2020) Via WhatsApp menjelaskan, “Terkait informasi kegiatan tambang di Cihara, data yang ada di kita a.n PT. HANASA PRIMA, tambang pasir dengan IUP OP dari Provinsi, sekitar bulan November/ Desember 2019 DLH melakukan verifikasi lapangan pengaduan a.n PT. HANASA PRIMA dan  melayangkan surat peringatan untuk menghentikan kegiatan,  menghentikan pembuangan limbah cuci pasir sampai dengan dilakukan perbaikan dan membuat kolam IPAL (settling pond) dalam sistem tertutup (recycle).

Saat itu PT. HANASA sempat melakukan perbaikan IPAL  dan penambahan kolam settling pond. Dan itu harus menggunakan sistem IPAL tertutup, tidak boleh ada yang dilepas ke badan sungai. Jika terjadi dibuang langsung akan kita beri sanksi, mulai dari peringatan/ teguran, pembekuan Ijin lingkungan sampai dengan rekomendasi pencabutan Ijin lingkungan,” tegas Dasep. (red)

Laporan: Asep Dedi Mulyadi MPI Banten

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here