Jika CV Terus JB Melakukan Pembangunan Tanpa Izin Satpol PP Lebak Akan Bertindak Tegas

0
145

LEBAK  PIONLINE –  Pembangunan  Kantor dan Stockpile Pasir Kuarsa, Milik CV. Terus Jaya Bersama, di Desa Cihara Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten masih disoal banyak pihak. Pasalnya diduga kuat pihak perusahaan mendirikan bangunan dilahan milik pemerintah dan  sempadan pantai.

Perusahaan melakukan pemagaran untuk stokfile pasir kuarsa serta bangunan di atas lahan seluas kurang lebih satu hektare yang hanya berjarak sekitar 5 meter dari

titik kordinat pasang surut air laut, yang artinya melanggar Perpres RI Nomor 51 Tahun 2016, sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang jaraknya minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi air laut ke arah darat.

“Setahu saya sih ini sempadan pantai dan juga bekas rel kereta,” kata Ohim salah seorang warga setempat. Senin, (13/01/2020).

Kepala Desa Cihara Hambali, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (13/01//2020),  membenarkan  bahwa berdasar permohonan yang diterima oleh pihaknya bahwa bangunan itu diperuntukan untuk kantor dan stockpile pasir kuarsa milik CV. Terus Jaya Bersama.

Selain itu, Hambali juga menerangkan bahwa (pak Jilung-Red) pemilik CV. Terus Jaya Bersama, lahan yang dibangunnya didapatnya dengan membeli,katanya. Tqnpa menyebutkan pembelian dari siapa.

“Tidak tau bukan kewenangan kami itu mah. Sebelahnya memang lahan bekas rel kereta dan sebelahnya lagi lahan sempadan pantai” terang Hambali.

Semtara itu, Jilung pemilik CV. Terus Jaya Bersama ketika di jumpai tim wartawan beberapa hari yang lalu membantah, bahwa lahan tersebut bukan sempadan pantai dan bukan bekas rel kereta, Jilung mengaku lahan tersebut dapat beli dari H. Cece.

“Terkait ijin pembangunan saya silahkan tanya ke PTSP, Kalau saya melanggar aturan silahkan pemerintah hentikan kegiatan yang saya lakukan,” tutur Jilung

Kasi Penindakan Satpol PP Lebak Dartim, saat dihubungi wartawan lewat telephon mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan memastikan izin mengenai pembangunan tersebut. Apabila tidak berizin dan tidak sesuai Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas.

“Fungsi Satpol PP yaitu melakukan pencegahan dan penindakan jika ada aktifitas yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan Perda,” kata Dartim, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Rabu (15/01/2020).

Dartim juga mengatakan akan berkoordinasi dengan Satpol PP Kecamatan Cihara untuk memetakan kekuatan personil apabila akan dilakukannya eksekusi penindakan kepada pembangunan tersebut. Sehingga dirinya bisa menerjunkan personil Satpol PP Kabupaten Lebak jika dibutuhkan.

“Saya akan koordinasi dulu dengan pak Sawal, Kasatpol PP Kecamatan Cihara,” imbuhnya.(red)

Laporan: Asep Dedi Mulyadi MPI Banten

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here