Begitu Urgentnya Hak Atas Hukun Tanah

0
21

PIONLINE  BREBES – Pemerintah secara berkala terus  melakukan pemutahiran data pertanahan.Melalui Badan Pertanahan Nasional yang sering masyarakat memahaminya sebagai Badan Agraria. Saefullah Sabana secara rinci menyampaikan bagaimana masyarakat mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) Jumat,17/1

” Pada intinya yang harus di fahami yaitu mempersiapkan bukti – bukti kepemilikan yuridis ( hukum-red). tukasnya di hadapan  Peserta.

Sekitar 100 orang yg hadir di Balai pertemuan nampak antusias dengan program yang di gagas ini. Tarlan Kurniawan AMa.pd juga menyampaikan bahwa program ini telah di ajukannya sejak  September 2019 namun ada banyak kendala termasuk gelar Pilkades gelombang kedua sehingga tersendat.

”  Alhamdulillah sekarang bisa di lanjutkan untuk bisa di realisasikan sebelum saya menyerahkan tongkat estapet Kepala Desa yang baru ” ujarnya yang kini masih menjadi Kepala Desa menjelang purna di 24/2-2020 nanti.

Beliau sendiri berharap program yang telah di bangun dan di usahakan terus di lanjutkan.

“Semata – mata untuk kepentingan madyarakat Kubangsari ” paparnya lebih gamblang.

Sosialisasi terlaksana atas kemitraan Pemerintah Desa,BPN dan panitia Pelaksana Desa.Pemerintah menggelontorkan dana cukup besar untuk penyelesaianbsertifikasi,untuk itu pula Memori Under Standing ( MoU-red)  di tuangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB  red )

Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor  25/SKB/V/2017,Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Menteri Desa,Pembangunan,Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017.yang merupakan pengejawantahan  pelaksanaan dari UU No.5/1960 yakni Tentang Pokok – Pokok Agraria.

Dari fihak Kejaksaan,Setyo meminta masyarakat memberikan data yang sebenarnya agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari. “Berikan data yang benar sesuai dengan yang ada di pemerintah desa pada panitia agar tidak terjadi masalah hukum “Tegasnya  saat memberi sambutan. ” Jika ada rekayasa atas data,maka kami dari kejaksaan bertindak ” pesannya menutup sambutan.

Dari pada itu, perwakilan Dandim lebih menggaris bawahi bahwa program ini akan di kawalnya melalui Babinsa desa.Beliau meminta hindari konflik batas tanah sehingga program ini menjadi batal di laksanakan.

Panitia di beri kepercayaan ini bersepakat bahwa amanah yang di berikan oleh masyarakat akan terus di jaga dengan baik dengan menghasilkan sebuah karya nyata sebagai wujud bakhti Desa.

Laporan: Mohammad Riyadi MPIBiro Brebes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here