Catatan Jurnalis Atas Perkara Ijazah palsu (Lakukan Proses Hukum sesuai Perkap No 6 Tahun 2019 tentang penyidikan)

0
216

 (Lakukan Proses Hukum sesuai Perkap No 6 Tahun 2019 tentang penyidikan)

PIONLINE JAKARTA Gelar perkara ini karena ada pengaduan masyarakat atas nama Loozaro Zebua tahun 2014, dihentikan laporan oleh Polres Nias. Dan hari ini tgl 24/01/2020 melakukan gelar perkara untuk mengecek permasalahan.

Selanjutnya dipersilahkan kasat reskrim untuk menyampaikan pendapat Kasat Reskrim Polres Nias Iptu Martua Mani SH, mengakui ada surat ombudsman RI tgl 27/01/2019,dan telah mendatangi ombudsman, Irjend Kementerian Agama RI, namun belum final kata mereka.

Kabag Wassidik Poldasu AKBP Dr Didik Miharjo SH  MH,  selaku pimpinan Gelar perkara,

mempersilahkan pelapor, yang juga merupakan Ketua DPD GAB Kabupaten Nias, Loozaro Zebua. Pelapor mengatakan ini sudah terjadi ketidak benaran selanjutnya pelapor membacakan surat dari Karowassidik, bahwa penyidik harus berpedoman pada  Perkap Polri No 6 Tahun 2019. Lebih lanjut pelapor mengatakan. Bahwa Penyidik harus bekerja secara profesional, proposional, tranparan, Obyetif, Akuntabel.

Tentu saja pertanyaan nya sudah kah penyidik melakukan penyidikan sejalan dengan Perkap Polri No 6 Tahun 2019. Seperti Pelanggaran UU No 12 Tahun  2012 pasal 28 ayat 3 Gelar Akademik. Vokasi, sertifikat kompentensi, jika di ketahui diperoleh dari program Study yang belum diakreditasi tidak sah dan dicabut menteri.

Tindak lanjut surat ombudsman Tgl 27/08/2019, sudah diterbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) maka melanggar pasal 93 KHPidana dengan penjara selama 10 denda pidana Rp 1 Milyar Rupiah, dengan demikian pemakai dan penerbit harus dipenjara sesuai UU tersebut.

Kompol RA Purba bertanya kepada utusan Sunsunggos tentang SK program study dijadikan SK. Dijawab oleh utusan Sunsunnggos, pak kegiatan pendidikan sudah berjalan 4 Tahun sehingga begitu keluar SK langsung melaksanakan ujian Negara.

RA Purba membaca surat ombudsman tidak ada transikrip nilai dari Sunsunggos ke STT Abdi Fila Delfian internasional, bertentangan pasal 28, serta ayat ayatnya, pasal 42 serta ayat, dari UU No 12 tahun 2012.

Nomor Ijazah yang telah ditandasah kan adalah tidak SAH menurut Dirjen Kemenag dan Ombusman. Jika memiliki NIKA Tahun 2009 terlapor tidak pernah  kuliah sedangkan Gelar Sarjana Herman Jaya Harefa secara Akademik batal demi hukum.

Kalian membuat repot kami hanya karena Sunsunggos tidak jujur memberi keterangan kami capek, TANDAS Kompol RA Purba.

Usai itu pengacara terlapor mengatakan tidak ada Hak ombudsman membatalkan ijazah, atau meneliti ijazah tetapi hanya pengadilan.

Setelah itu Pimpinan Gelar, Memberi kesempatan Kepada Pelapor selama satu menit, untuk menyampaikan harapan.

Dengan tegas Loozaro Zebua menyatakan, Pertama SP 3 dibatalkan,Terlapor ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap, dan semua yang terlibat di proses secara hukum sesuai UU dan Hukum yang berlaku. Demikian tegas Loozaro Zebua lelaki yang aktip di dunia kemasyarakatan dan Taat beragama itu.

Oleh: KH Ronggosutrisno Pimpinan Umum MPI

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here