DPRD Sumut Desak Kapoldasu Tangkap Pemakai ijazah Yang Dinyatakan Ombudsman Batal Demi Hukum

0
492

PIONLINE MEDAN SUMUT DPRD Sumut mendesak Kapoldasu agar menangkap pemakai Ijazah palsu sesuai surat Ombudsman tgl 27/08/2019 perihal hasil pemeriksaan laporan masyarakat tentang ijazah yang diduga palsu.

Hal itu dikemukakan anggota DPRD Sumatra utara, terkait penghinaan kepada wartawan menyebut  wartawan dadakan, media abal – abal, pernyataan sudah  mengarah pada penghinaan profesi wartawan.

Melihat pemberitaan bahwa di STT AFI, berdiri tgl 20 Juni 2011dengan prodi teologi, tetapi keluar Akta ijazah bulan Oktober 2012, dengan Gelar SPDK, melihat informasi tersebut maka jelas terjadi tindak pidana.

Selanjutnya Anggota DPRD itu mengatakan tidak ada kesulitan hanya persoalan nya sudah kah penyidik melakukan rangkaian sesuai laporan Polisi LP:900/VII/2018 SPKT II Reskrim Poldasu tgl 16/07/2018.

Kalau menghentikan penyelidikan tanpa mengambil keterangan saksi, sudah melanggar perkap Polri No 6 tahun 2019, bahwa penyidik bekerja dalam proses perkara secara profesional, proposional, tran spran, Objektif, Akuntabel, kalau ini belum maka Kapoldasu menugask an Bidang Propam mengecek bila terbukti maka mereka diproses sesuai ketentuan yang belaku.

Anggota DPRD sumut prihatin atas kinerja penyidik di Polres Nias karena tidak mencari bukti, aneh masa pelapor yang mencari alat bukti ,dan kasus ini bergulir sejak tahun 2014 .

Dengan keluarnya surat Menkopolkam RI, menugaskan Irwasum Polri, tentu suatu hal yang aneh ada apa tidak diproses sesuai data yang dikumpul pelapor.

DPRD sumut tidak sependapat menunggu hasil LAHP Ombudsman Ri seharusnya penyidik mengumpulkan semua dokumen secara lengkap katanya.

Ketua DPD Gerakan Anak Bangsa Nias Loozaro, berharap pernyataan Anggota DPRD sumut mendesak pemakai ijazah aspal ditangkap. Selanjutnya di proses hukum.

Bahwa pada Tgl 15/04/2014  dia kuliah di STT AFI, kemudian ujian Negara di STT Sunsunggos supaya ijazahnya di Akreditasi  jelas mengaku mendapat ijazah di AFI sedangkan STT Afi berdiri 20 Juni 2011, anehnya kalau memang ujian Negara kenapa dinyatakan Dirjend  Bimas Kristen Kemenag RI ijazah ‘Atas Nama’ Herman Jaya Harefa ilegal. Untuk itu penyidik menindak lanjuti proses hukum tegasnya

Laporan: Laoziduhu MPI Kep Nias

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here