Ketua DPD GAB Nias Menkopolkam Tugaskan Irwasum Semoga Kasusnya Tuntas

0
67

PIONLINE MEDAN SUMUT Sebelumnya ketua DPD GAB Nias mendapat informasi melalui surat menkopolkam bahwa telah menugaskan Itwarsum Polri menindak lanjuti surat DPD GAB Nias terkait adanya oknum pejabat kebal hukum sehingga mengadu ke lembaga Negara di Jakarta.

Pada kesempatan kunjungan kerja ke Poldasu, Irwarsum  Komjen Pol  Drs Moechgiyarto SH MHum, memberi pengarahan tentang penangangan pengaduan  (Dumas) masyarakat (4/02/2020) diaula Catur  Prasetya Mapoldasu.

Irwasum Polri mengatakan masih banyak kasus yang diadukan masyarakat tapi lambat diselesaikan jajaran Poldasu dia meminta para penyidik untuk profesional dalam melaksanajan tugas dan sungguh  sungguh agar kasus itu segera terselesaikan.

Irwasum didampingi Kapoldasu Irjend Pol Martuani Sormin MSI, Irwil V Itwarsum Polri, Brigjend Hotman Simatupang SH, itwasda poldasu, PJU Poldasu.

Itwarsum sesuai program  Promoter Kapolri yang ketujuh,  penguatan pengawasan. Maka beberapa fungsi pengawasan harus ditingkatkan yaitu kepatuhan dan ketaatan personil terhadap seluruh aturan yang berlaku sesuai UU.

Polda Sumut memiliki Motto tidak ada tempat bagi penjahat disumut, Motto itu memotivasi anggota untuk kerja dengan baik terutama dalam memberantas habis berbagai tindak kriminal.

Kedatangan Irwasum Polri tentu akan  ada suatu pengharapan dalam kasus ijazah yang diduga Ilegal, atau diduga palsu yang telah dilaporkan Tgl 16/07/2018 di Reskrim Poldasu kemudian dilimpah kan ke Polres Nias dengan pertimbangan hukum, akan lebih cepat proses Hukum.

Sakit dan kecewa lantaran proses penyelidikan tanpa mengambil keterangan saksi  tiba-tiba dihentika dengan alasan kurang alat bukti.

Waktu membuat Laporan dilampirkan Foto Copy Ijazah yang tidak memiliki Nomor Sery  ijazah, tidak ada ijin penyelenggaran Ujian dan tidak ada nomor Ujian peserta mahasiwa. Tidak itu saja, Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tgl 15/05/2018, Surat Dirjend Bimas Kristen Kemenag RI yang ditujukkan kepada ombudsman RI di lampirkan juga.

Tindakan penyidik tersebut telah melanggar kode etik sebagai penyidik, dan yang bersalah itu harus bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Atas dasar itu kami mengadu ke Kompolnas namun tetap bertahan tidak ada kesalahan sampai saya datangi kantor Kompolnas, tetapi pihak  kompolnas meminta kami mengadu ke Propam dan Irwasda Poldasu.

Pada tgl 7/01/2019 telah mendatangi Propam namun piket mengarahkan membuat pengaduan melalui Dumas tetapi sayangnya tidak ada realisasi.

Karena Kapolres Nias tidak memproses. Betapapun telah adanya surat Ombudsman bahwa secara Akademi batal demi hukum, namun  tetap saja tidak ada respon.

Dengan rasa menyesal, maka mengadu ke wassidik Mabes Polri, dan juga kepada Menkopolkam, Kapolri, juga kepada Komisi III DPR RI, tembusan kepada Bpk Presiden RI, Komisi II DPR RI, Ombudsman RI dan Ketua LSM GAB dijakarta.

Akhirnya Gelar perkara dilakukan tgl 24/01/2020, dihadiri Sunsunggos, terungkap Sunsunggos mengatakan sudah memenuhi persyaratan perpindahan dari AFI ke Sunsunggos, setelah Surat Ombudsman Tgl 27/08/2019 dibaca pihak wassdik Poldasu merasa kecewa karena adanya ketidak benaran penyampaian Sunsunggos atas gelar perkara menunjukkan perolehan ijazah tidak sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003,UU No.12 Tahun 2012.

Ini namanya aneh tapi nyata pihak penyidik tidak mencari alat bukti tetapi pihak pelapor yang mencari bukti itupun masih diabaikan.

LaporanTIM MPI Nias (sumber catatan Kabiro MPI Kep Nias Loozaro).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here