Catatan Jurnalis Ketua DPD GAB Nias Mohon Menkopolkam Agar Kasus ijazah Palsu Ditangani Polres Nias Dengan Adil

0
128

PIONLINE JAKARTAKetua DPD GAB Nias memohon kepada Menkopolkam supaya mendesak Kapolri Jenderal Idham Azis menuntaskan kasus ijazah yang bertentangan dengan UU No 20  tahun 2003,UU No 12 Tahun 2012.

Pada tgl 10/07/2018 Dirjend Bimas Kristen Kemenag RI telah menyatakan kepada Ombudsman RI bahwa tidak ada SK, pengesahan Ijazah an. Herman Jaya Harefa.

Ombudsman menyampaikan kepada pelapor tgl 24/07/2018, mengatakan tidak ada SK Pengesahan ijazah  an. Herman Jaya Harefa.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  menyatakan Program Study STT Sunsunggos baru pertama kali diurus diterbitkan Tgl 14/03/2015, dengan demikian Ijazah Herman Jaya Harefa diterbitk an Tgl 1 Maret 2013.

Laporan Polisi LP: 900/VII/2018/SPKT,II, Reskrim Poldasu Tgl 16/07/2018, Reskrim Poldasu melimpahkan di Polres Nias dihenti kan penyelidikan tanpa mengklarifikasi surat instansi terkait.

Akibat SP3 Berkas Pencalonan Anggota DPRD Nias di KPU Kota Gunungsitoli menafikan Kasus Ijazah Caleg DPRD Nias A/N HJ dengan alasan Polres Nias menyatakan kurang alat Bukti sesuai SP3.  Pelapor merasa kecewa karena yang mencari alat bukti pihak pelapor. Hal ini bertentangan peraturan Kapolri.

Dalam konteks ini, pelapor juga telah menyampaikan surat kepada Presiden RI, Menteri Agama RI, Kapolri, tahun 2018, perihal meminta agar mencabut Gelar kesarjanaan SPdk  A/n Herman Jaya Harefa, karena melanggar UU No 12 tahun 2012 pasal 28 diayat Gelar akademi, Vokasi, sertifikasi Kompentensi yang diperoleh dari Program Study belum diakreditasi tidak sah dicabut menteri.

Pelanggaran UU tersebut belum juga diproses oleh penyidik, untuk itulah kami mohon Kapolri bisa memerintahkan jajaranya untuk menindak lanjuti. Salam PROMOTER

Catatan Jurnalis Loozaro Zebua MPIKep Nias

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here