Loozaro Zebua Yakin Kasus Dugaan Ijazah Palsu Akan Menemui Keadilan Hukum

0
255

PIONLINE GUNUNGSITOLI Beredar informasi pada masyarakat luas bahwa pengaduan Loozaro Zebua terkait Ijazah palsu telah ditangani oleh Mebkopolhukam RI.

Selasa 25/02/2020 para kalangan masyarakat merasa kaget atas informasi yang beredar bahwa kasus ijazah diduga Palsu yang pertama diadukan oleh Sudieli Zebua, dan Yulianus Zebua tahun 2014.

Pada tgl 26/04/2014 Kasat Reskrim Polres Nias menugaskan Kanit IV Reskrim Polres Nias Ipda Syahril Ginting dengan anggota Yupiter Zega, telah mendatangi Sekolah Sunsugos saat ditanya kanit IV Menjawab A 1 tidak ada namanya dalam buku stambuk.

Namun kerja tersebut kandas sehingga muncul SP2HP kepada Sudieli Zebua,Yulianus Zebua bahwa kurang alat bukti.

Atas SP2HP meminta penyidik agar menyita ijin berdiri Kampus AFI, Ijin beroperasi AFI, Ijin Program Study di AFI, SKS yang diselesaikan, Daftar Mahasiswa, ijin ujian Lokal. Hingga berita ini dibuat MPI Kab.Nias penyidik polres Nias belum menunjukkan.

Karena tidak ada realisasi, maka Loozaro mengadu tgl 21/07/2015, namun diterima SP2HP  dalam lidik di Unit IV Polres Nias sesuai SP2HP Tgl 4/08/2015. Pada Tgl 15/05/2017 tim investigasi dari DPP GWI menemukan PKBM Budaya baru berdiri tgl 20/09/2011, kemudian di Cek blangko ijazah tidak terlihat nama dalam ijazah.

Kemudian Tim menjumpai PLT Dirjend Bimas Kristen Kemenag RI, Prof.Dr H Abrahmanan Ujian Negara belum pernah ada dari Tahun 2014 hingga tahun sebelum nya, itu ketemu Tim tgl 17/052017 dasar itu Pelapor menyampaikan surat pengaduan tgl 27/05/2017 kepada Kapolres Nias. Namun jawaban kurang alat bukti sehingga tidak bisa dinaikkan ke penyidikan sesuai SP2HP tgl 19/12/2017.

Dasar itu pelapor Loozaro kejakarta tgl 20/02/2017 hasil Dirjend Bimas Kristen Kemenag RI Prof Dr Thomas Panture ijazah Herman Jaya Harefa ilegal tidak bisa dipakai pada lembaga pemerintah, tidak memiliki No Seri zijazah, ijin penyelenggaran Ujian tidak ada, Nomor peserta ujian mahasiswa tidak ada,

Kemudian Prof Dr Thomas Panture kepada Loozaro kami terbatas melayani hanya satu Penyidik kedua Ombudsman RI silahkan Ombudsman menyurati kami.

Sekarang jadi heboh karena Kapolres Nias melakukan Konfres Pers bahwa surat ombudsman belum bisa dijadikan alat bukti. Atas hal tersebut pelapor menyerahkan sepenuhnya pada Menkopolhukam. Karena pelapor meyakini Menkopolhukam Prof. Mahfud MD berpengalaman tentang hukum yang berlaku, dengan dipercayakan nya pada Irwasum Polri tentu pelapor sangat yakin bisa tuntas.

Laporan: Laoziduhu-Loozaro MPIKep Nias

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here