Loozaro Zebua Mengadu Pada Propam Poldasu terkait  SP3

0
276

PIONLINE GUNUNGSITOLI terbetik berita bahwa Tim Menkopolhukam akan Melakukan kunjungan ke Nias untuk menindak lanjuti pengaduan LSM Gerakan Anak Bangsa sesuai surat pengaduan tgl 20 Januari 2020 yang ditunjukkan kepada menkopolhukam RI.

Loozaro yang juga Ketua DPD GAB Kabupaten Nias membuat pengaduan kepada Kepoldasu dan Kabid Propam Poldasu untuk meneliti dasar SP3 tgl30/08/2018 terkait LP/900/VII/2018/SPKT  II Reskrim Poldasu  tgl 16/07/2018.

Dasar pengaduan  Loozaro Zebua karena konfres Pers Tgl 11/02/2020 melukai hati pelapor bahwa SP3 tidak bisa dibuktikan  dengan alasan harus ada alat bukti baru.

Surat Ombudsman Tgl 27/08/2019 tidak bisa menjadi dasar untuk membuka SP3 karena hanya kepada Loozaro dialamatkan, namun surat diakui dikeluarkan oleh ombudsman RI.

Pelapor merasa keberatan karena setelah dilimpahkan ke Polres Nias LP/900/VII/2018 SPKT. II Reskrim Poldasu Tgl 16/07/2018 telah menyerahkan lapiran berupa Foto Copi Ijazah Ilegal, Surat Ban PT tgl 15/05/2018,Surat Dirjend Bimas Kristen Kemenag RI tgl 10/07/2018 kepada Ketua Ombudsman RI, menyatakan tidak menerbitkan SK pengesahan ijazah, surat Ombudsman RI Tgl 24/07/2018 Bahwa tidak ada SK pengesahan Ijazah A/N Herman Jaya Harefa.

Pelapor merasa dihina dan ditekan sampai diproses dianggap melakukan Fitnah,  menuduh pencemaran nama seharusnya dibuktikan ijazah ilegal atau tidak perbuatan tersebut suatu tindakan yang tidak sesuai hukum yang berlaku di NKRI.

Pelapor sudah melapor ke kompolnas tgl 2 /09/2018 No 046/GWI – Kep – Nias/IX/ 2018 perihal mohon kepada Kompolnas untuk menangani kasus yang tidak diproses secara serius oleh penyidik polres Nias diterima Kompolnas Tgl 3/09/2018.

Kompolnas memberitahukan bahwa keluhan saudara sudah diterima Kompolnas pada  Tgl 3/09/2018 dengan No Reg: 1669/2/ Res /IX/2018/Kompolnas dan telah disampaikan  Surat  permohonan klarifikasi kepada Kapolda sumatera utara sesuai surat Ketua Kompolnas No B-1669A/Kompolnas/9’/ Tgl 13/09/2018 untuk ditindak lanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Loozaro Zebua selaku pelapor berharap Kabid Propam kiranya kasus ini diproses sesuai surat Kompolnas agar mengadu kepada Propam karena melanggar  kode etik,namun tgl 7/01/2019 telah mengadu di Propam hingga sekarang belum ada tindak lanjut tanpa alasan penyidik Propam.

Menurut pelapor Polres Nias ada kesan mengabaikan surat Ombudsman Tgl 27/08/2018 ditegaskan di Konfres Pers surat ombudsman tidak bisa dijadikan dasar membuka SP3 hal tersebut membuat DPD GAB Kab Nias mengadu pada Kapoldasu dan Kabid Propam surat lembaga Negara tidak dihargai.

Pengaduan ditembuskan ke lembaga Negara di Jakarta termasuk Menkopolhukam RI. Catatan Jurnalis: Loozaro MPI Kep Nias

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here