Keberpihakan Pemerintah Daerah Terhadap Pertambangan Rakyat

0
139

PIONLINE BANTEN – Sebagian besar penambang rakyat Indonesia saat ini masih beraktifitas di lokasi yang belum memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR).  Kenyataan itu terjadi karena umumnya penambang rakyat tidak tahu adanya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di daerahnya, dimana mereka dapat mengupayakan pengurusan IPR.  Karena syarat pengajuan IPR adalah harus di dalam WPR. Hal ini pula yang terjadi di Propinsi Banten.

Bertempat di ruang kerjanya, Ketum DPP APRI (Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia), Gatot Sugiharto memaparkaan, bahwa kalau setiap IPR dapat menampung sekitar 500 penambang rakyat, maka untuk 3,6 juta penambang rakyat Indonesia diperlukan WPR sekitar 7.200 IPR.  Apabila 1 IPR memerlukan 10 hektar, maka untuk seluruh Indonesia diperlukan sekitar 70.200 hektar.  Apabila pertambangan rakyat tersebar di sekitar 400 kabupaten, maka setiap kabupaten  hanya memerlukan WPR rata-rata 180 hektar, yang dibutuhkan untuk 18 IPR.

“Apakah sekitar 200 hektar untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk lapangan pekerjaan sekitar 9.000 orang setiap kabupaten terlalu berlebihan untuk rakyat?  Apakah para anggota DPRD yang notabene orang-orang yang mendapat amanah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat tidak dapat memperjuangkan sekitar 200 hektar untuk Wilayah Pertambangan Rakyat?”, lanjutnya.

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, Pasal 23 & 24, seharusnya pemerintah/ negara memiliki kewajiban menyediakan WPR untuk rakyat.  Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam salah satu amar putusannya secara tegas menyatakan bahwa prioritas pertama adalah untuk WPR, kedua untuk Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan ketiga untuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).  Namun yang terjadi seringkali terbalik-balik, rakyat diusir oleh pemerintah sendiri.

Ini masalah keberpihakan pemerintah dan legislatif yang lebih memberi ruang terhadap investor besar dari pada rakyatnya sendiri. Bagaimana sikap Pemrop dan DPRD Banten soal hal ini? Khususnya Dinas ESDM?

Gatot memaparkan, ”Sungguh mengejutkan, di akhir tahun 2019 DPP APRI mendapatkan data bahwa WPR yang ada di setiap propinsi ternyata sudah cukup banyak.  Sayangnya data yang seharusnya sebelum disahkan sudah diumumkan di desa atau tempat-tempat umum agar para penambang rakyat dapat mengetahui usulannya, ternyata sampai 3 tahun setelah disahkan oleh Kementerian ESDM hampir semua penambang rakyat di Indonesia tidak mengetahui.  Bahkan dibeberapa kabupaten, ketika penambang rakyat bertanya adakah WPR atau dimana WPR untuk mereka, pemerintah daerah tidak ada yang memberikan informasi.  Terus terang, kenyataan ini sangat membingungkan”.

“Masalah lain adalah masih banyaknya pemerintah daerah yang belum memiliki PERDA dan PERGUB tentang Pertambangan Rakyat yang sebenarnya adalah amanat dari UU No.4 Tahun 2009, tentang Minerba.  Bagaimana Penambang Rakyat bisa mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), bila PERDA dan PERGUBnya belum dibuat?  Anehnya, selalu penambang rakyat yang dianggap ilegal dan dianggap sengaja menginginkan untuk melanggar hokum”, ujarnya kesal.

“Jadi buat para penambang rakyat di seluruh Indonesia, sudah saatnya kita berbicara dan membangun strategi yang baik untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi.  Mari kita di setiap lokasi tambang membentuk kelompok usaha bersama tambang rakyat atau CRM (Collective Reponsible Mining), agar secara nasional kita suarakan keinginan baik kita untuk legal, menjadi profesional, agar mampu memberikan kontribusi kepada negara, yaitu penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan keluarga, dan meningkatkan penerimaan Negara”, tutup Gatot.

Penulis: Dodi Efendi MPIBanten

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here