Potensi Penerimaan Negara Dari Penambangan Rakyat 25 Triliun Rupiah Per Tahun

0
177

PIONLINE BANTEN – Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) mengakui pemerintah tidak pernah memberikan perhatian kepada penambang rakyat.

Menurut Ketua Umum APRI Gatot Sugiharto, jumlah penambang rakyat terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2018 ada sekitar 3,6 juta penambang rakyat dan 1,2 juta diantaranya penambang emas.

Penambang rakyat dapat memberikan pendapatan yang lebih besar dari pada Freepot dan perusahaan tambang besar di Indonesia. Gatot memaparkan data secara gamblang bahwa penambang rakyat lebih menguntungkan daripada Freeport.

Gatot mengungkapkan, untuk perbandingan produksi emas, produksi Freeport 45 ton pertahun, Newmont  20 ton pertahun dan Antam 4-5 ton pertahun. Sedangkan tambang rakyat 120 ton pertahun. Angka ini didapat dari 1,2  juta penambang dikalikan dengan pendapatan emas perorang sebesar 0,5 gram perhari dan waktu bekerja dalam 200 hari.

“Bukan mengecilkan Freeport atau Newmont tapi tambang rakyat ini besar sekali manfaatnya, untuk masyarakat juga besar sekali,” ujar Gatot via sambungan telepon kepada Media Patriot Indonesia.

Kemudian dari potensi penerimaan negara Freeport hanya menyumbang Rp. 8 triliun per tahun, Antam Rp. 200 milyar per tahun, kemudian dari Rp. 14 juta kebun sawit penerimaaan negara Rp. 20 triliun.  Sedangkan pertambangan rakyat dari 18 ribu hektar, potensi penerimaan negara Rp. 25 triliun per tahun.

“Jadi sebenarnya kita bisa gunakan rasional kita logika kita kenapa pemerintah gak mengembangkan  penambangan rakyat,” lanjut Gatot.

“Pemerintah dapat mengeluarkan uang Rp. 56 triliun hanya untuk mendapatkan 51 persen saham Freeport. Sebenarnya untuk mengurusi tambang rakyat ini diperlukan usaha yang  jauh lebih kecil dari pada harus mengurusi Freeport,” ungkapnya.

“Pemerintah mendapatkan potensi penerimaan negara itu bisa lebih besar dari pada Freeport yaitu Rp. 25 triliun per tahun. Bahkan penambang rakyat emas itu kalau pemerintah mau memperhatikan, itu sanggup menyumbang 1 ton emas kepada pemerintah,” ujar Gatot.

Menurutnya, ada dua alasan kenapa penambangan rakyat terus dibiarkan. Pertama, adanya oknum yang  mementingkan kepentingan pribadi. Kedua, mempertahankan pungutan liar (pungli). Berdasarkan data studi riset tahun 2013, jumlah pungli di penambang rakyat yang dilakukan, dalam setahun bisa mencapai Rp. 4 triliun.

“Jadi itu salah satu dipertahankan (ilegal mining-red), kalau mereka sudah legalkan gak bisa pungli lagi,” ujar Gatot.

Mengenai strategi yang dilakukan untuk memperjuangkan penambang rakyat, Gatot mengungkapkan, saat ini APRI sedang konsolidasi memperkuat akar rumput. APRI akan membuat  pertambangan rakyat semua berbasis CRM (Collective Responsible Mining) yaitu pertambangan rakyat berkelompok yang bertanggung jawab, baik dari sisi legalitas, bekerja dengan aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

“Itu strategi kita sehingga lama-lama pemerintah mau atau gak mau akan melihat fakta di lapangan bahwa tambang rakyat itu ada dan sangat besar,” pungkas Gatot.

Penulis: Dodi Efendi MPIBanten (Sumber: tambangrakyat.com)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here