Buruh Bekasi Melawan

0
192

PIONLINE BEKASI – Buruh kabupaten Bekasi dari berbagai serikat pekerja melakukan unjuk rasa ke kantor pemkab Bekasi , menolak RUU Cipta kerja atau Omnibus Law, meminta Anggota DPRD mengeluarkan Surat Penolakan RUU Cipta kerja , Selasa (17/3/2020 ).

Titik kumpul 1 masa  para pedemo di omah  Buruh Kawasan Ejip Cikarang. Titik kumpuk 2 Saung Buruh Kawasan Jababeka 1, Cikarang Utara dan titik kumpul 3 di Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat .

Adapun Rute 1 yang dilalui Omah Buruh Kawasan Ejip perapatan Lippo Delta Mas-Kantor Bupati Kabupaten Bekasi.

Rute 2 Saung Buruh – pertugaan Jababeka-Stadion Wibawa Mukti- Maikarta- Delta Mas- kantor Bupati Kabupaten Bekasi.

Dan Rute 3 Kawasan Industri MM2100 – Omah Buruh- Kawasan Ejip – perempatan Lippo – Delta Mas – Kantor Bupati Kabupaten Bekasi.

Para peserta Demo di perkirakan 15.000 orang adapun serikat yang mengikuti terdiri dari, FSPMI,F SP LEM SPSI, ASPEC INDONESIA KSPI, FSP KEP KSPI, FPBI, SGBN,SPN KSPI, FARES/ R KSPI dan PPMI,

Masa pendemo meminta Kepada  Anggota DPRD kabupaten Bekasi untuk membuat Rekomandasi Penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja  Kepada DPR-RI dan Presiden REPUBLIK INDONESIA.

Salah satu pendemo Iwan Suwandi yang bekerja di PT GUNUNG GARUDA STEEL mengungkap

kan ke pada awak media Omnibus lebih berbahaya dari Virus Corona karena ini akan menjadi UU. Omnibus Law ini berbahaya jika  di paksakan disahkan,  akan terjadi kemiskinan Struktural dengan UMK dan UMR  kemungkinan adanya penurunan upah,  dan mengurangi hak dan kepentingan Rakyat. Kami meminta presiden Joko Widodo agar segera mencabut kembali Draft RUU  Omnibus Law  Cipta Kerja yang telah di serahkan ke DPR karena itu terbukti meresahkan Rakyat Indonesia, karena UU ini yang nanti dilaksanakan keluarga kita dan anak cucu kita. virus tidak harus disikapi dengan berlebih , kita lawan, dan intinya menjaga kesehatan.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membatasi kegiatan yang melibatkan massa besar di wilayah Jawa Barat, hal ini di lakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit Virus Corona yang sudah merebak di  Indonesia.

Sementara unjuk rasa telah diatur dalam UU unjuk rasa no 9 tahun 98 dan itu lebih tinggi dari sekedar imbauan Gubernur, makanya tetap kita suarakan walaupun dengan resiko besar penyebaran  virus Corona.

Peryataan Sikap tegas Ketua   DPRD Aria Dwi Nugraha dan anggota DPRD  Kabupaten Bekasi bersama seluruh  kekuatan politik masyarakat  Kabupaten Bekasi dengan Tegas menyatakan Sikap menolak Rencana Undang- Undang Cipta Kerja Omnibus Law dan melakukan langkah- langkah politik konstitusional untuk berjuang bersama -sama  agar Rencana  Undang- Undang Tersebut tidak disahkan menjadi ungdang-undang.

Laporan: Iqbal MPIBekasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here