Suara LEMBAKUM Anak Negeri Patut Di Cermati Presiden

0
231

PIONLINE CIREBON – Melalui media sosial whatsUp ,Advocat Shihabudin Zuhri SH Ketua Umum  Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri telah mengirimkan surat terbuka pada Presiden RI  meminta agar segera ambil kebijakan strategis untuk mengatasi kondisi yang semakin buruk dan berdampak pada kondisi sosial di masyarakat.

Alasan prinsip menurutnya bahwa penyebaran covid 19 bukan main- main dalam penanganannya.

“Lembakum harus turut bersikap soal ini (covid 19 red). Karena menyangkut masyarakat marginal” tukasnya melalui sambungan selulernya.

Lebih lanjut paparkan, Lockdown merupakan solusi cerdas, sebelum wabah ini menjalar kemana – mana sehingga akan berakibat fatal. Dari analisanya bahwa pada dasarnya laporan tentang Orang Dalam Pengawasan (ODP red) itu sangat penting dengan, demikian masyarakat bisa antisipasi. “Bukan mereka tapi kita bisa saja termasuk ODP, namun dengan pikiran positif patut bersyukur, setidaknya telah mengenal diri sendiri” sambungnya antusias.

Walau demikian dengan Lock Down, esensinya terjadi bakal ketimpangan sosial ekonomi, karena akan imbas pada pendapatan dan daya beli rendah. “Ekonomi masyarakat marginal harus di pikirkan secara serius oleh pemerintah.” Usulnya pada pemerintah, argumentnya tidak hanya mati karena corona tapi bisa jadi mati karena kelaparan.

DPP Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri merasa bertanggung jawab soal ini. “Kita di garda kaum marginal agar tetap terjaga hak-haknya, untuk itu kami kirim surat himbauan kepada Presiden” tegasnya, saat di singgung tentang pernyataan Yurianto juru bicara presiden, lembakum akan melakukan Class Action, beliau lebih memilih sofh opinion dalam situasi seperti ini. “Saya pikir itu omongan orang panik, jadi tidak usah di tanggapi secara berlebihan.

Lembakum Anak Negeri harus bijak dan jernih dalam ambil sikap. Saat di singgung  pemerintah tidak punya uang karena ekonomi bahkan pemerintah akan mengalihkan dana desa yang sudah menjadi agenda tahunan, bahwa dinyatakan olehnya perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan dana tersebut, salah – salah kejaksaan yang bertindak, selain itu meminta pada seluruh jajaran Lembakum seluruh Indonesia beserta anggotanya turut partisipasi donasi dan aksi sosial bersama element masyarakat. “Nanti ada kami kirim surat agar seluruh organik Lembakum turut aktif soal musibah Indonesia” pintanya

Pemerintah di minta untuk tunduk dan menjalakan perintah UU apalagi telah di tanda tanganinya UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan Pasal 55.

“Lembakum Anak Negeri akan terus mengawal surat yang kami kirim” menutup penyampaian misi dari surat yang di latangkan pada pemerintah.

Laporan: Jurnalis Mohammad Riyadi MPI Biro Brebes

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here