Pandemic Corona Tidak Menyurutkan Langkah DPC APRI Lebak Memperjuangkan Legalitas Pertambangan Rakyat

0
114

PIONLINE BANTEN – Ditengah situasi pandemic corona  melanda dunia, imbasnya dirasakan juga di Kabupaten Lebak, Banten. Khususnya di daerah Cikotok dan sekitarnya yang sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari usaha di bidang pertambangan emas, sangat terasa sekali kesulitan perekonomian sejak pemerintah melakukan kebijakan pembatasan kegiatan ini.

Penderitaan ini diperparah dengan terjadinya pandemic corona yang semakin membatasi pergerakan ekonomi warga.

“Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga,” ujar Bagas, Ketua DPC APRI Lebak di ruang kerjanya, Jl. Ciputer No. 18, Ds. Cibeber, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, Banten kepada Media Patriot Indonesia https://patriotindonesia.id/.

Bagas menegaskan, “DPC APRI Lebak tetap berkomitmen dan tidak surut langkah untuk memperjuangkan legalitas penambangan rakyat di tengah situasi pandemic ini. Yang kami lakukan sudah tercantum dalam poin-poin perjuangan APRI terkait kepentingan penambang rakyat Indonesia.”

Ia melanjutkan bahwa selain membentuk CRM dan mendata semua aktifitas penambangan rakyat juga melakukan koordinasi dengan stake holder di wilayah untuk menyatukan langkah, visi-misi dalam perjuangan mengurus legalitas WPR. Langkah-langkah formal dilakukan dengan berkomunikasi dengan instansi terkait antara lain bupati, DPR, ESDM dan kepolisian.

Selama menunggu adanya WPR, penambang rakyat akan/ harus membentuk kelompok penambang rakyat (CRM) yang akan didaftarkan ke ESDM Provinsi untuk mendapatkan nomor registrasi. Pemerintah seharusnya mendorong perusahaan tambang skala besar bersedia menjadi bapak angkat dari kelompok penambang rakyat (CRM-APRI) yang ada di sekitar wilayahnya.

 

APRI mendorong adanya regulasi pembayaran pajak/ royalti, retribusi atau PNBP kepada pemerintah selama masa transisi menunggu penetapan WPR dan pengajuan IPR.

Pijakan hukum yang digunakan APRI antara lain UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, pasal 24 : “Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagaiWPR,” dan Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25 dan 30 /PUU-VIII/2010, tanggal 4 Juni 2012 bahwa Wilayah Pertambangan (WP) sesuai prioritasnya, pertama adalah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang kedua adalah wilayah untuk kepentingan negara (WPN), yang ketiga untuk Perusahaan Swasta Dalam Negeri/ Asing.

Maka, APRI terus memperjuangakan agar setiap kabupaten/ kota memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) rata-rata 400 hektar, agar semua penambang rakyat mendapat kesempatan mengajukan IPR. Apabila di kabupaten/ kota belum ada WPR, maka secara hukum tidak boleh ada tindakan kriminalisasi terhadap kegiatan tambang rakyat.

DPP APRI yang berdiri berdasarkan Akte Notaris No. 34, 19/04/2014 dan disahkan SK Menkumham No. AHU-0001587.AH.01.07.Tahun 2015 dengan Ketua Umum Ir. Gatot Sugiharto tetap konsisten dalam mendukung, mengarahkan dan melindungi DPC APRI Lebak melakukan aktifitasnya.

Bagas menerangkan, “Sampai saat ini telah terbentuk sebanyak enam CRM, yaitu Kondang Jaya, Maju Jaya, Nagrak Jaya, Tihang Jaya, Cikurutug Sejahtera dan Cikupa Sejahtera. Kami juga sedang mempersiapkan materi untuk presentasi dengan ESDM dalam waktu dekat ini.”

Di akhir pembicaraan Bagas menyampaikan, “Tetap semangat para penambang!!! Corona bukan penghalang, tetap berusaha tanpa mengesampingkan kesehatan dan keselamatan,….. Salam Tambang!”

Penulis: Dodi Efendi MPIBanten

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here