DPP APRI  WPR Tanggung Jawab Pemerintah

0
51

PIONLINE BANTEN – Di tengan situasi pandemic Corona saat ini terbukti sektor pertambangan rakyat masih bisa bertahan meskipun dilakukan dengan rasa kekhawatiran usahanya akan ditutup oleh aparat penegak hukum terkait legalitasnya.

Tujuh kepala desa di Kecamatan Cibeber dan satu kepala desa di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten melalui surat tertanggal 09 Maret 2020 telah mengajukan permohonan wilayahnya dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Dalam pasal 20 sampai dengan pasal 26, kemudian pasal 66 sampai dengan pasal 73 Undang-undang No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara mengatur dan mengakomodir mengenai legalitas pertambangan rakyat. Hal ini merupakan bukti konkrit secara hukum bahwa negara mengakui terhadap eksistensi pertambangan rakyat.

Gatot Sugiharto, Ketua Umum DPP APRI kepada Media Patriot Indonesia https://patriotindonesia.id/ melalui sambungan telepon menyampaikan, “WPR itu intinya adalah tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab penambang. Jadi usulan yang kita berikan sudah bentuk proaktif dari rakyat, bentuk bantuan dari rakyat kepada pemerintah, jadi itu sudah cukup. Masalah diterbitkannya kapan, itu kita tinggal nanya saja.”

Menjawab pertanyaan Media Patriot Indonesia https://patriotindonesia.id/  perihal upaya APRI (Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia) terkait usulan WPR masyarakat Kecamatan Cibeber dan Bayah tersebut, Gatot menerangkan, “Nah… (terkait hal itu-red), makanya di tingkat propinsi saya sudah minta DPW APRI Banten untuk komunikasi dengan propinsi, gitu lho, nanti di tingkat kementriannya urusan saya (DPP APRI-red).”

Selain memecahkan persoalan ekonomi dan lapangan kerja, pertambangan rakyat apabila diberikan legalitas dan dilakukan pembinaan dengan baik akan memberikan kontribusi besar terhadap PAD pemerintah daerah setempat.

Dengan adanya legalisasi dan pembinaan pertambangan rakyat, maka sesungguhnya dapat mendatangkan beberapa keuntungan dan dampak positif lainnya, diantaranya  menanggulangi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, terbuka dan terciptanya lapangan kerja, membangkitkan jiwa-jiwa wirausaha, mencegah terjadinya urbanisasi, menekan dan mengendalikan kerusakan lingkungan karena dilakukannya responsible mining serta mencegah kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI).

Laporan: Dodi Efendi MPIBanten

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here