Ombudsman Berharap Menteri Agama Batalkan Ijazah Palsu

0
158

MEDIA PATRIOT INDONESIA (MPI) – GUNUNG SITOLI Ombudsman telah merekomondasikan kepada Mentri Agama untuk membatalkan ijazah Palsu sesuai pernyataan Tim 7 seusai pertemuan Tgl 17/10/2019.

Selanjutnya telah menerbitkan laporan Akhir Pemeriksaan sehingga subtansinya masuk ketahap Resolusi dan monitoring oleh ombudsman melalui tim yang ditugaskan.

Sehubungan data tersebut DPD GAB Kabupaten Nias mengharapkan kepada Menag RI Fakhruroji dapat menindak lanjuti hasil koordinasi Tim pada Bulan Maret 2020 sesuai informasi melalui Watshap Ombudsman RI pada tgl 19/05/2020 bahwa tinggal menunggu jawaban Menag RI.

Rektor STT Sunsugos Dr Sulistio Teta MTh, menolak memberi informasi terkait pelanggaran UUNo 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional. Dan UU No 12 tahun 2012  tentang pedoman pendidikan Tinggi  sedangkan SK pemberian Ijin penyelenggaran program studi yang dikeluarkan Dirjend Bimas Kristen Kemenag Tgl 30 Januari 2013. Lalu ijazah terbit tgl 1/03/2013.

Dr Teta MTh, melalui Telpon Selulernya Senin Tgl 25/05/2020 kepada MPI bahwa dia tidak menanggapi pertanyaan melalui Telpon karena telah menyampaikan laporan kepada Dirjend Bimas Kristen Kemenag RI semua sudah memberi laporan dan ada hak saya menolak memberi informasi kepada anda katanya.

Ketika saya baca sk program studi ada kewajiban Sunsugos harus melaksanakan diktum empat bila tidak bisa menyebabkan sk ijin penyelenggaran program studi dicabut,

Pada ketiga pemberian ijin penyelenggaran program stratum satu (S1)  Program Studi pendidikan agama Kristen kepada sekolah tinggi  teologi sunsugos propinsi dki jakarta akan ditinjau selambat lambatnya 2 (dua tahun) sejak ditetapkan.

Sekolah tinggi teologi sunsugos propinsi DKI jakarta harus memberikan informasi/Laporan Evaluasi program Studi Berbasis Evaluasi Diri  (EPSBED) secara tertulis setiap semester kepada Dirjend Bimas Kristen Kemenag RI.

Setelah saya baca langsung dijawab ini semua telah dilaporkan kepada Dirjend Bimas kristen maka menolak memberi informasi dan itu hak saya menolaknya.

Bukti Pers mengharapkan laporan kepada Itjend Kementerian agama RI agar menindak lanjuti terkait pelanggaran uu no 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional,dan uu no 12 tahun 2012 tentang pedoman pendidikan tinggi,sesuai pasal 28,dan Pasal 42.

Petugas itjend yang menerima laporan di ruang pelayanan dumas Itjend kemenag RI Tahun 2018.

Secara fakta Ombudsman menyatakan ijazah Herman Jaya  batal demi hukum karena diterbitkan tidak ada nomor Seri ijazah, tidak ada sk pengesahan ijazah, tidak nomor peserta mahasiswa dalam ijazah.

Sementara pernyataan Herman jaya Harefa pada wartawan di Gunungsitoli Tgl 15/04/2014 bahwa dia mengikuti ujian Negara di STT Sunsugos.

Plt Dirjend Bimas Kristen Kemenag RI, Prof.Dr H.Abrahmanan dari tahun 2014 hingga tahun sebelumnya tidak ada ujian Negara katanya pada Ketua DPP GWI jakarta Tgl 17/05/2017.

Dirjend Bimas Kristen Kemenag RI Prof Dr Thomas Panture Tgl 5 /04/2018, bahwa Ijazah Herman Jaya Harefa ilegal tidak bisa di Pakai pada Lembaga Pemerintah, karena tidak ada Nomor, Seri ijazah, Tidak ijin Penyelenggaran Ujian Negara, tidak ada nomor peserta mahasiswa yang mengikuti ujian ketiga ini harus dicantumkan  tegasnya. Ini kesalahan KPU tidak menyurati kami, namun hanya dua lembaga kami layani Penyidik dan Ombudsman silakan ombudsman menyurati kami.

Laporan: Loozaro Zebua dan tim mpi Nias

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here