ALIANSI ORMAS BEKASI SIAP HITAMKAN PEMDA KAB BEKASI JIKA ASPIRASI TIDAK DI DENGAR BUPATI

0
82
BEKASI-PHIONLINE
Perpanjangan Usep Rahman Salim sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi  tersebut terhitung sejak Agustus 2020, dan dilakukan oleh KPM (Kuasa Pemilik Modal) atau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi selaku pemilik perusahaan milik daerah tersebut. Aliansi Ormas Bekasi (AOB) meminta Bupati Bekasi Eka Supriaatmaja SH untuk mengkaji ulang surat keputusan perpanjangan jabatan Dirut PDAM Tirta Bhagasasi. Hal itu diungkapkan H. M. Zaenal Abidin  Ketua Aliansi Ormas Bekasi kepada Media Patriot Indonesia. Sabtu (03/10).

Menurutnya, dasar perpanjangan jabatan jabatan Dirut PDAM sehingga Kuasa Pemilik Modal (KPM) selaku pemilik PDAM Tirta Bhagasasi dibenarkan untuk memperpanjang jabatan Dirut meskipun tanpa melalui tahapan open bidding. Yaitu PP No 54 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 37 tahun 2018 dan penilaian kinerja PDAM Tirta Bhagasasi. Diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) : seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. Dan Pasal 51 Ayat (1) : anggota direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali : a. Ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga. Selain itu ada di Pasal 53 Ayat (3), Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan yang disampaikan oleh direksi yang masa jabatannya berakhir, Dewan Pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja direksi kepada KPM. Ayat (4) : Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota direksi.

“Dasar perpanjangan harus dikaji dari kinerja, kami meragukan kinerja Usep sebagai Direktur Utama, sesuai dengan amanat peraturan tersebut” ucapnya.
Kegaduhan perpanjangan jabatan Direktur Utama yang dianggap kontroversi dari kenyataan yang ada, membuat Aliansi Ormas Bekasi perlu meluruskan ke Bupati Bekasi, Kebijakan yang dikeluarkan dengan memperpanjang tidak melalui kajian yang mendalam, baik dari laporan keuangan dan kinerja Direktur selama ini dan utang dengan pihak ke tiga, kami melihat Bupati Bekasi tidak mendalami hal tersebut, kebijakan yang diambil analisa aliansi besar kemungkinan dari pembisik disekeliling Bupati.
” Penilaian yang diambil Bupati terkait perpanjangan jabatan Direktur Utama harus dikaji ulang” terang H.M Zaenal Abidin.
Surat Aliansi Ormas Bekasi terkait kaji ulang perpanjangan jabatan Direktur Utama sudah dilayangkan ke Bupati dan diterima oleh Berlian staff bagian umum Pemkab Bekasi.
“Sebelumnya surat serupa juga dilayangkan ke DPRD Kabupaten Bekasi Komisi 1 yang membidangi PDAM Tirta Bhagasasi” ujarnya.
Sambung Zaenal, langkah persuasif sudah dilakukan dengan berkirim surat, jika tidak ada tanggapan, kami menduga ada pemaksaan kehendak atas perpanjangan jabatan direktur utama PDAM Tirta Bhagasasi.
” Kami menunggu respon dari Bupati dan Komisi 1, apapun hasilnya kami akan kaji, analisa kami jika tetap dipaksakan perpanjangan tersebut ada tangan besi disana, penyalahgunaan kekuasaan Bupati, Aliansi Ormas Bekasi akan ambil langkah langkah hukum, aksi damai bila perlu akan memasang tenda di pemda bekasi, jika bupati tidak mendengar aspirasi Aliansi Ormas Bekasi, kami masyarakat Bekasi sudah muak dengan pembohongan publik,
Laporan : Team MPI dan AOB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here