DI DUGA PARA OKNUM E WARONG WILAYAH SALE -REMBANG  MEMAINKAN PAKET DAN MENIMBUN KKS DALAM PENYALURAN JUGA CARI UNTUNG YANG TINGGI

0
43
Rembang-Pionline  ( 10/09/2021 ) Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Rembang  Jawa Tengah terkesan ruwet dan sarat masalah terutama di wilayah Kecamatan Sale. Hal itu terungkap saat penelusuran team gabungan beberapa wartawan dari berbagai Media yang ada di Kabupaten Rembang beberapa hari terakhir
Dalam regulasi penyaluran sembako kepada KPM banyak di temukan nota penyaluran tidak tertera daftar harga satuan produk pangan, bahkan ada beberapa oknum e warong dengan sengaja tidak melampirkan nota dalam penyaluran. Dalam hal ini terkesan tidak adanya transparasi mengenai harga jual satuan produk
Bahkan di salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sale, dari penelusuran team gabungan wartawan saat meminta informasi dari e warong berinisial R tersebut mengatakan bahwa ia mendatangkan suppliyer dari luar daerah, tepatnya dari Kabupaten Blora, ungkapnya
Bukankah di Rembang sendiri terdapat beberapa suppliyer yang telah mengantongi ijin usaha bahkan telah melakukan uji mutu atau kwalitas bahan yang berkesinambungan. suplayer berbadan hukum resmi, yang di tunjuk oleh Dinsos dan mempunyai uji mutu yang di keluarkan oleh Bulog , Dinas pertanian dan Pangan dan juga Indakop yang sebagaimana mestinya telah di atur oleh Dinsos PPKB kabupaten Rembang.
Dinsos sendiripun telah mereferensikan untuk e warong bisa bekerja sama dengan suplayer yang memiliki legalitas serta memiliki kwalitas baik serta harga yang kompetitif
Berbekal informasi dari oknum e warong inisial R tersebut, akhirnya team menuju suppliyer yang di maksud demi melakukan klarifikasi tentang kebenaranya, yang memang ternyata berdomisili di Kabupaten Blora.
Setelah sampai di tujuan team pun menanyakan perihal tersebut dan ternyata saudara ZA ( inisial suppliyer yang di maksud ) membenarkan akan hal itu bahwa hampir semua bahan sembako memang mengambil darinya, terangnya.
Ia juga mengatakan hampir enam bulan terakhir ini e warong R mengambil bahan darinya dan itupun hanya berdasarkan prosedur pesan tanpa adanya perjanjian kerja sama,
Saat team menggali lebih dalam tentang informasi tersebut ZA juga mengungkapkan bahwa salah satu bahan pokok seperti beras ia beli dari salah satu ricemill / penggilingan gabah yang ada di Kabupaten Blora dan itupun bukan miliknya,
Saat team mencocokkan nota harga produk sembako dalam pembelanjaan dari suppliyer dengan keterangan suppliyer itu sendiri ternyata ada ketidak cocokan harga dan terkesan ada pemar,apan yang terlihat jelas harga di nota belanja tertera untuk telor sebesar Rp 23.500, per kilo sedangkan keterangan dari suppliyer yang di berikan kepada kami hanya sebesar Rp 22.500 per kilo terjadi selisih Rp 1000 per kilo
Dari BPAN AI DPC Rembang Rahmad Hidayat S.sos mengatakan ” Disinilah harus ada regulasi yang mengatur maupun rekomendasi agar para oknum e warong untuk tertib dalam mendatangkan suppliyer yang benar-benar berkompeten dalam hal ini, mulai harus ada ijin usahanya maupun uji mutu yang memang benar melindungi hak dari pada konsumen yang berkelanjutan agar tidak merugikan para KPM ujarnya.
“Masalah BPNT selalu ada setiap bulan, tidak berhenti masalah terus. Misalnya dari kualitas Sembako yang disediakan e-warong yang tidak sesuai kualitas, dan sembako yang diterima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sudah dalam bentuk paket sehingga KPM tidak bisa memilih,” bahkan KPM tidak mengetahui jenis beras medium atau premium yang di salurkan, imbuhnya.
Dalam hal ini Rachmad mendesak agar Dinsos segera melakukan langkah apakah e-warung kurang pembinaan atau banyak tekanan dihadapi e-warung sebagai penyedia bahan pangan untuk KPM untuk segera di tindak lanjuti.
“Sudah jelas aturan KPM bebas memilih barang yang ingin dibeli oleh mereka. Asalkan ada unsur karbohidrat, sumber protein hewani, sumber protein nabati dan sumber vitamin dan mineral,”
Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan BPNT , sesuai dengan Undang-  undang nomor 23 tahun 2014 dimana pemerintah daerah wajib berpedoman pada norma , standar , prosedur dan kriteria ( NSPK) yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat Undang-undang ini kemudian menjadi peraturan nomor 48 tahun 2016 dan Nomor 12 tahun 2017. Apabila terjadi pelanggaran yang di lakukan tenaga pelaksana BPNT , maka akan di tindak lanjuti sesuai dengan aturan dan surat keputusan yang berlaku . Apabila terjadi pelanggaran oleh E warong , Bank penyalur berhak mencabut ijin penyaluran BPNT-nya.
Dan bagaimana juga tanggapan dari dinas terkait atau Dinsos PPKB kabupaten Rembang ??.
Team monitoring bansos BPNT juga akan segera mendesak kepada Dinas terkait dan APH untuk segera dapat bertindak tegas terhadap pelaksanaan BPNT atau E warong yang tidak semestinya bahkan acapkali melakukan kenalan .
Laporan :Tanti MPI Rembang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here