Hukum Dan Politik Sebuah Refleksi

0
12

PIONLINE  PELABUHAN RATU – Opini singkat ini berawal dari sekelompok kawula muda yang saya kenal. Mereka begitu kritis soal hukum dan politik atau politik diantara hukum. Sikap kritis mereka itu tentu beralasan. Barangkali mulai dari pertanyaan logika seperti “apakah telur dulu baru ayam atau ayam dulu baru telur ?”.

Alih-alih pertanyaan itu dibuat, in casu politik dan hukum sering dibenturkan oleh karena realitanya politik dan hukum. Semacam kecemasan beralasan.

Tak bisa dipungkiri. Supremasi Hukum masih berkutat dalam ruang falsafah, teoritik dan cita-cita oleh karena masih begitu banyak perilaku penyimpangan dan politisasi hukum dalam praktek hidup dan penyelenggaraan wewenang kekuasaan. Orde Baru menjadi pengalaman paling miris bagaimana mobilisasi kekuasaan politik dalam hukum.

Dengan dalil apapun, kita tahu bahwa prinsip Rule of Law adalah soal hukum yang bersifat memerintah. Dalam kaitan dengan bernegara, hukumlah yang memerintah negara dan bukan terletak pada keputusan pejabat-pejabat negara apalagi yang bersifat individual. Mengapa ? Karena tingkat pengaruh dan otiritas hukum terutama dalam masyarakat adalah “pengatur perilaku“.

Defenisi Supremasi Hukum, kurang lebih menjelaskan satu rangkaian yang bersifat normatif (norm) dan pengalaman empiris. Artinya segala bentuk masalah harus diselesaikan dengan hukum (norma-norma) satu pedoman penyelesaian.

Jadi jelas dan terang benderang bahwa hukum adalah pedoman tertingginya (rechtstaat) dan bukan kekuasaan (machtstaat). Perspektif supremasi, hukum pada esensinya adalah pemimpin tertinggi suatu negara sesungguhnya adalah “Konstitusi” (statuta) dan bukan “Orang” (manusia).

Mari Bercermin…

Pengakuan normatif atas supremasi hukum, terintegrasi dalam perumusan hukum dan atau konstitusi. Pengakuan empiriknya terintegrasi dalam perilaku masyarakat umumnya bahwa hukum itu memang “supreme” (tertinggi).

Dalam konteks ke-Indonesia-an, dengan bentuknya yang res-publik (republik) dengan pola dan sistem presidensial konstitusi itulah yang sebenarnya untuk disebut sebagai “Kepala Negara”. Oleh karenanya dalam sistem presidensial tidak dikenal perbedaan antara “Kepala Negara” dan “Kepala Pemerintahan”. Hsl yang berbeda dalam sistem Parlementer.

Apa itu prinsip atau asas hukum. Adalah Sebagai sarana. Untuk membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan untuk menunjukan kalau hukum itu tidak sekedar kosmos (ruang hampa) kaedah yaitu ukuran-ukuran etics yang memberikan arah pembentukan hukum (Karl Larens).

Mari kita lihat Posisi Hukum & Politik

Terintegrasi dalam hubungan “kausalitas” antara politik dan hukum dalam sub sistem masyarakat. Hukum adalah produk politik. Pertama: dengan pendekatan empirik. Merupakan suatu yang dapat dibuktikan (aksioma) persesuaiannya. Meskipun ada sejumlah Juris (Hakim) lebih meyakini semacam mitos bahwa politiklah yang harusnya berada dalam kendali aturan hukum (das sollen) yaitu faktanya demikian bahwa hukum adalah produk politik. Dan sebaliknya seolah-olah hukum bukan suatu cita-cita (das sein).

Dalam keadaan tertentu, politik melahirkan hukum dan karakter tertentu. Inilah yang melatari sejarah perjalanan hukum di Indonesia bahwa hukum kerap diposisikan sebagai alat kekuasaan (power to law). Terjadinya pelanggaran tata pemerintahan dan aktivitas sosial yang mengatasnamakan hukum.

Konstruksi hukum kita menjadi lemah dan terbelenggu. Tercerabut dari akarnya sebagai kekuatan dan pagar moralitas. Konsekwensi logisnya adalah “ketidakpercayaan hukum”

 

Catatan :Nurhasan SH Pimred Media Patriot Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here