Dinilai inkonstitusional, H. Akhmad Marjuki melawan, menerjang!. Kemenangan telak 40-0 pada prosesi pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022, 18 Maret 2021 lalu tetap diperjuangkannya

0
70

MPI-Nasional

Sekjen Forum Legenda Pelita Rakyat (Latar) Indonesia Dr. Muhammad Amin Fauzi, SH,Msi melalui salah satu juru bicara, Bram Ananthaku dalam sebuah statement berbahasa inggris kepada Media Patriot Indonesia Kamis, 30 September 2021, mengatakan : This is not a matter of Marjuki wanting to be inaugurated, but fighting for the right to victory for democracy which has been arranged and prepared by the Bekasi Regency DPRD. Ini bukan soal Marjuki ingin dilantik, tapi memperjuangkan hak atas kemenangan demokrasi yang sudah diatur dan disiapkan DPRD Kabupaten Bekasi.
Indonesia, lanjut Bram, memberlakukan pemilihan umum (Pemilu) untuk mempertegas demokrasi.

Pemilu tersebut dapat berupa pileg (pemilihan legislatif), pilgub (pemilihan gubernur), pilpres (pemilihan presiden) dan sebagainya, termasuk Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 yang digelar secara langsung pada sidang paripurna legislatif.Even though it’s all in minimal or procedural standards as a democratic country. Walaupun itu semua dalam standar minimal atau prosedural sebagai negara demokrasi, lanjut penggagas Indonesia Pinter Dalam Edukasi itu dalam statementnya yang berberbahasa inggris.

Standar minimal yang terjadi, kata Bram, ketika praktek demokrasi sudah dilaksanakan kerap dijumpai kekecewaan-kekecewaan sebagian masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan pemilihan tersebut.Contoh yang paling faktual adalah kekisruhan tentang banyaknya warga negara yang hilang hak memilihnya karena tidak terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dalam konstelasi demikian, kemudian mengkonklusikan kekecewaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan secara lansung sebagai sebuah persengketaan yang memerlukan kepastian hukum. Sehingga payung hukum yang menjamin semua persengketaan di dalam pelaksanaan pemilu bisa diselesaikan dengan sebaik dan seadil mungkin, sehingga menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi.

“Because democracy for the Indonesian people is a state order that is most in accordance with human dignity that respects and guarantees the fulfillment of Human Rights (HAM). Karena demokrasi bagi bangsa Indonesia  merupakan tatanan kenegaraan yang paling sesuai dengan martabat manusia yang menghormati dan menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM),” lanjut statement berbahasa inggris Bram Ananthaku.

Akhmad Marjuki mendaftar sebagai calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022.Dia merasa prihatin dengan adanya “Inkonstitusionalisme online” pada sistim demokrasi nasional,Prakteknya lebih keji dan berisiko masyarakat percayai hoaks (kabar bohong) dan tidak percaya lagi pada lembaga resmi yang kredibel.

“Ya, media online memang mengajari publik untuk mengkritisi (kritis terhadap kebijakan eksekutif/legislatif yang merugikan publik), namun justru lebih banyaknya mengajari publik untuk mengolok-olok (caci maki/hujatan) yang menabrak konstitusi dan bahkan mengoyak nilai-nilai kebhinnekaan,” terangnya.Karena, informasi tidak benar dari media sosia akan dipercaya masyarakat bila dimuat media massa. Terlebih jika informasi tersebut hasil pengembangan aksi masyarakat dan memindai pendapat dari golongan yang sepemahaman.

“Dapatlah itu barang, namanya inkonstitusional, hasil pelintiran oknum politisi tidak bertanggungjawab yang menghambat hak rakyat terhadap demokrasi” terang Bram,barang tersebut kemudian membanjiri benak manusia Indonesia, seolah-olah menjadi sebuah kebenaran.

“Di zaman now gelombang yang sedang menerpa adalah transformasi masyarakat dari gelombang peradaban subsistens, peradaban industri meloncat ke gelombang peradaban informasi lewat platform media massa mulai dari media cetak, radio, televisi, online (siber), dan medsos,” jelasnya,Informasi yang faktual, benar dan mencerdaskan bangsa dipelintir, disusupi informasi yang berisi hoax, kebohongan, intoleransi dan kebencian

“Begitupun hak masyarakat untuk mengetahui media mana saja yang telah memenuhi ketentuan UU Pers, menjadi terganggu, dan ini merupakan kewenangan Dewan Pers melalui proses verifikasi para konstituennya”,Karenanya, seiring jumlah media meningkat secara tajam. Hak masyarakat untuk mengetahui media mana saja yang memenuhi ketentuan UU No. 40/1999 tentang Pers tentu saja menjadi tanggungjawab Dewan Pers untuk memenuhinya,” terang Bram.

dewan Pers, berdasarkan UU No. 40/1999 tentang Pers (disingkat UU Pers) diberi kewenangan untuk membantu masyarakat bagaimana menghadapi banjirnya informasi yang dipasok oleh aneka ragam media dengan cara pengkajian, investigasi dan memverifikasi status pers nasional sesuai dengan kewenangannya.

Dewan Pers lalu memberi penjelasan kepada pengguna media, bahwa media yang menjadi domain Dewan Pers adalah media yang berbadan hukum Indonesia dan yang nama, alamat, dan penanggungjawabnya diumumkan terbuka”.

“Sedangkan media yang tidak memenuhi ketentuan UU Pers, termasuk media sosial yang beritanya dituduh mencemarkan nama baik atau bermuatan hoax, kebohongan, intoleransi, dan kebencian adalah domain penegak hukum,” tegas Bram.

Dirinya memandang persoalan yang terjadi dalam proses pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 telah melebar, dari persoalan inkonstitusionalisme online menjadi hal yang tidak masuk akal.

“Alasan awalnya proses pemilihan wakil bupati itu ada persoalan mengenai prosedur dukungan partai koalisi pemenang pemilihan kepala daerah saat itu. Calon wakil yang diusung tidak mendapat persetujuan dari seluruh partai koalisi pemenang pemilihan kepala daerah saat itu,” kata Bram.

Namun yang terjadi bukan seperti itu. ”Di tingkat partai ada yang menarik dukungan, lalu keluar surat yang baru lagi, keluar nama lain dan begitu seterusnya,” katanya,Seperti diketahui, DPRD menggelar pemilihan wakil bupati sisa masa jabatan 2017-2022 pada 18 Maret 2020 silam. Hasilnya, seluruh anggota dewan yang hadir memilih Akhmad Marjuki dengan 40 suara dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Perolehan suara Akhmad Marzuki menjadi kemenangan telak terhadap rivalnya Tuti Yasin yang tidak memperoleh dukungan suara satu pun,hanya saja, hasil pemilihan yang digelar DPRD itu tidak kunjung ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi maupun Kementerian Dalam Negeri. Sehingga, hingga kini tak kunjung ada pelantikan bagi Marjuki.

Seiring wafatnya Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja, DPRD mengusulkan kembali pelantikan Marjuki lewat sidang paripurna DPRD Kabupaten Bekasi,Diharapkan, setelah dilantik, wakil bupati terpilih versi anggota legislatif itu bisa ditunjuk sebagai Bupati Definitif sisa masa jabatan.

Menjawab kondisi terbaru itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dan menyatakan bahwa hasil pemilihan wakil bupati tidak bisa ditindaklanjuti dengan alasan prosedur partai yang belum dipenuhi.

Disampaikan Tito bahwa sesuai ketentuan, calon wakil yang diusung harus mendapat persetujuan dari seluruh partai koalisi pemenang pemilihan kepala daerah saat itu.

“Syarat yang diminta Mendagri kini sudah dipenuhi,” terang Bram.

Artinya, seluruh partai koalisi sudah menyepakati usulan nama Akhmad Marzuki sebagai calon Wakil Bupati Bekasi sisa periode 2017-2022.

“Maka sehubungan prosedur persyaratannya sudah dipenuhi, Mendagri dapat segera memproses pelantikan Akhmad Marzuki sebagai Wakil Bupati,” pinta Bram.

Dia berharap setelah adanya pimpinan yang kuat dan legitimate, maka tidak ada lagi inkonstitusionalisme online yang diwacanakan sekelompok tertentu. Karena, selain membatasi tanggungjawab pemerintah terhadap layanan publik, juga menghambat laju pembangunan di Kabupaten Bekasi.

“Dampak yang dirasakan akibat inkonstitusionalisme online, banyak terjadi kekosongan jabatan pada level Kepala Dinas hingga jabatan Sekda di Kabupaten Bekasi. Selain itu beberapa ASN merangkap 2 jabatan kepala dinas. Sehingga pelayanan kurang maksimal,” ungka

Lebih lanjut Bram Anantha mengatakan bahwa jika melihat luas wilayah daerah Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu daerah terluas di Jawa Barat, tentunya jika dijalankan oleh Kepala Daerah tanpa dibantu wakilnya akan membuat sang pemimpin daerah tersebut kewalahan.

Kekosongan jabatan Wakil Bupati ini pun jika terus dibiarkan tentunya berdampak terhadap masyarakat dan keadaan daerah.

“Pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dewasa ini terlihat dianggap sepele dan terkesan berlarut-larut dalam proses pengisiannya oleh pemegang kewenangan yaitu Kepala Daerah bersama dengan DPRD, entah karena faktor kekuasaan atau mungkin saja didominasi dengan faktor lain. Kenyataan nya di Kabupaten Bekasi sudah sangat lama belum menemukan titik temu mengenai penyelesaian pengisian kekosongan jabatan wakil bupati tersebut,” kata Bram.

Padahal ketentuan-ketentuan di dalam perundang-undangan sudah mengatur bagaimana mekanisme dalam pengisian jabatan wakil kepala daerah. (Sumber Juru Bicara Forum Latar Indonesia Bung Doni Ardon)

 

Team Redaksi Media Patriot Indonesia

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here