DKPP RI MEMINTA KETUA DPC GWI KEP NIAS MELAPORKAN KPU KOTA

0
55
MPI Gunungsitoli
Ketua DPC GWI Kep. Nias Loozaro Zebua sekaligus Kepala Biro MPI mendatangi Kantor   Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI ) di jakarta dan telah diarahkan untuk membuat pengaduan tentang kesalahan KPU Gunungsitoli dalam proses pendaftaran Calon Anggota DPRD Gunungsitoli Periode 2019-2024.
Menurut DKPP kesalahan Komisioner KPU Kota Gunungsitoli surat Laporan Ketua DPC GWI Kepulauan Nias tidak digubris seperti Surat Ombudsman Tgl 24/07/2018 tentang Ijazah Calon anggota DPRD tidak ada SK pengesahan ijazah an. Herman Jaya Harefa.
Sementara Prof.Dr.Thomas Panture menegaskan Ijazah ini Ilegal tidak bisa dipakai pada lembaga Negara karena Ijazah tersebut Ilegal Tidak memiliki No.Seri Ijazah, tidak ada ijin Penyelenggaran Ujian, Tidak ada nomor Peserta Ujian,menurut Prof Dr.Thomas Panture ketiga hal tersebut harus ada baru ijazah itu sah.
Sementara Ketua KPU Kota Gunungsitoli kepada Pengunjuk Rasa bila ada keputusan bahwa ijazah ilegal baru dia mengambil tindakan melakukan pencoretan nama Herman Jaya Harefa sebagai Anggota DPRD Kota Gunungsitoli. Hal itu dikemukakan Ketua KPU Nove Firman Gea dihadapan unjuk rasa didepan Kantor KPU Kota Gunungsitoli di Desa Dahana Tabaloho.
Setelah Ombudsman menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP ) Tgl 17/10/2019 masih belum bertindak.Untuk itu memohon kepada Ketua Ombudsman RI  agar mendesak Menteri Agama RI segera merealisasikan pembatalan Ijazah sesuai Undang -Undang No 12 Tahun 2012 tentang pedoman pendidikan Tinggi pasal 28 ayat (3) setiap Gelar Akademik tidak sah bila dipetoleh dari satuan pendidikan yang belum diagreditasi.
Dalam LAHP berdasarkan Hasil Auditor dan Investigasi sangat jelas kelemahan antara lain :
1. Tidak ada Mata Kuliah,
2. Tidak ada Kuriklum,
3. Tidak ada Kuliah,
4. Tidak benar ada Ujian Negara.
5. Transksip Nilai antara STT Sunsugos dengan STT Abdi Filadelfia Internasional  sesuai hasil Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.
Ketua DPC GWI Kep.Nias telah meminta kepada Sekretaris KPU kota agar memberi saran kepada pihak komisioner KPU Kota agar melakukan pertemuan terkait LAHP ombudsman tentang pembatalan Ijazah ilegal tersebut.
Laporan : Loozaro MPI Gunungsitoli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here