OMBUDSMAN RI MENDATANGI KEMENTERIAN AGAMA RI UNTUK MEMBICARAKAN LAHP

0
95
MPI-Gunungsitoli Kep.Nias
Loozaro Zebua Kepala Biro Media Patriot Indonesia  mendapat Informasi dari Ombudsman Republik Indonesia bahwa Ketua Ombudsman RI Dr Mokh Najih,S.H. M.H um, meminta Tim yang menangani Laporan Masyarakat Agar mendatangi Menteri Agama RI karena belum menjawab Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan terkait Kasus Ijazah Ilegal.
Sesuai Berita Acara Penyerahan (LAHP ) Laporan Masyarakat dengan No.Registrasi 0173//LM/III/2019,JkT.
Pada Hari Kamis Tgl 17/10/2019  Tgl  26/03/2019 Dikantor Ombudsman RI Jln HR.Rasuna Said KavC-19 Jakarta Selatan mengenai dugaan penundaan berlarut oleh Kementerian Agama RI mengenai belum adanya tindak lanjut terhadap permohonan  Pencabutan Gelar Akademik  An Herman Jaya Harefa sesuai Pasal 28 ayat (3)  Undang Undang No 12 Tahun 2012 tentang pedoman penidikan Tinggi
Terkait dengan tindakan korektif yang tertera Dalam LAHP Ombydsman RI memberikan waktu  selama  60 ( Enam Puluh ) Hari Kerja Kepada Menteri Agama RI, Inspektur Jenderal Kementrian Agama RI, Dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat  Agama Kristen RI.
Ombudsman akan melakukan Monitoring  pelaksanaan LAHP dimulai pada Hari 14 ( Empat Belas ) sejak LAHP diserahkan Ombudsman membuka ruang Menteri Agama RI untuk konsultasi, Itjend Kemenag RI, Direktur Bimas Agama  Kristen RI dalam rangka pelaksanaan LAHP dimaksud.
Media Patriot Indonesia Selaku pemohon Pencabutan Gelar Akademik Ilegal mendapat Informasi Bahwa Tgl 11 Oktober 2021 Tim berkunjung ke Kementetian Agama RI.
Selaku pelapor berharap kepada Menteri Agama RI Yaput Cholil Qoumas kiranya menerbitkan surat keputusan tentang pencabutan Gelar akademik an Herman Jaya Harefa yang telah dipergunakan pada Pemilu Legislatif tahun 2014  hingga pemilu 2019 yang seharusnya ijazah tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menjadi calon Legislatif.
Dampak dari terlambatnya proses pembatalan / Pencabutan Gelar Akademik telah merugikan Negara miliar Rupiah karena sempat menjadi ketua DPRD Kota sehingga dana ke Luar Negeri dibebankan pada APBD Kota Gunungsitoli.
Ombudsman berkewajiban memproses kasus ini karena adanya kerugian Negara tentu bila pemakai ijazah ilegal Dapat ditindak Lanjuti oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK )
Digarap pihak kepolisian dapat segera menindak lanjuti kasus pemalsuan 263 KUPidana dari UU no 20 Tahun 2003 Dan UU No 12 Tahun 2012.
Laporan : Loozaro Zebua MPI Kep. Nias

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here