KALANGAN MASYARAKAT NIAS MEMOHON KEPADA PRESIDEN JOKOWI PERINTAHKAN KAPOLRI TUNTASKAN KASUS IJAZAH ILEGAL

0
61
MPI-Gunungsitoli Kep.Nias.
Kasus ijazah Ilegal yang telah dilapor sejak Tahun 2014 selalu Penegak Hukum melindungi pemakai ijazah ilegal.
Kalangan Masyarakat memohon Kepada Presiden Joko Widodo kiranya kasus ini memerintahkan Kapolri supaya dituntaskan sesuai Undang Undang Yang berlaku di NKRI, kasus ini sudah dilidik sejak tahun 2014 namun belum tuntas.
Tentu kalau Bpk Presiden Jokowido memerintahkan Kapolri maka kasus ini tidak sampai satu minggu bisa tuntas.
Hal itu dikemukakan oleh Usman Zega dari Kabupaten Nias Barat Sadari Hia dari Kabupaten Nias Selatan, Ama Putri dari Kabupaten Nias, Era Era ndaha dari Kota Gunungsitoli, Alisama Hia dari Kabupaten Nias Utara, juga dari kota Medan Saro Giawa, serta tim investigasi dari LSM GAB di jakarta.
Dengan adanya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan yang diserahkan Ombudsman Ke Menag RI bahwa ijazah tidak sah harus dicabut oleh Menteri sesuai UU no 12 Tahun 2012 Pasal 28 (3) sangat disesal sp2Hp dari penyidik Polda Metro Jaya yang memberi bahwa bukan merupakan tindak pidana maka diduga ada suatu permainnan antara pemakai ijazah ilegal, penegak hukum bertindak bukan melindungi.
Petugas Unit pelayanan Mendikbud RI tgl 19/03/2018 setelah memeriksa Foto Copy ijazah Paket Ternyata tidak ada nama Herman Jaya Harefa dalam Foto Cooy Ijazah, kemudian Ketua DPC GWI bertanya apakah itu tidak berobah dijawab tidak bisa berubah karena ada pengawas pak katanya.
Selanjut mengatakan Kegiatan PKBM Budaya dibawah tahun 2011 Ilegal sehingga dianjurkan Ketua DPC GWI Kep Nias buat surat permohonan.
Karena pihak penegak hukum melindungi maka harus Bpk Presiden RI yang memberikan perintah kepada Kapolri supaya Kabareskrim menangani kasus ini jangan ada kesan tajam ke bawah tumpul diatas.
Laporan : Loozaro Zebua MPI Kep. Nias

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here