KEGIATAN PKBM-BUDAYA DIBAWAH TAHUN 2011 ILEGAL, MELANGGAR PASAL 263 KUHPIDANA

0
49
MPI Gunungsitoli,Kep Nias.
Sesuai UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional pasal 67 ayat (1)  setiap lembaga pendidikan  yang menerbitkan Ijazah  yang belum memenuhi syarat  maka dipidana selama 10 Tahun Penjara denda pidana Rp 1 Miliar, dan Pasal 68 ayat (2) setiap orang yang memakai ijazah dari Satuan Pendidikan belum memenuhi syarat dipidana selama 5 Tahun Penjara,denda pidana sebesar Rp 500 Juta.
Sesuai fakta yang dilanggar PKBM- Budaya melanggar pasal 67 ayat (1) karena PKBM – Budaya baru berdiri Tahun 2011 tertanggal 20/09/2011,Sedangkan Pemakai ijazah Herman Jaya Harefa melanggar pasal 68 ayat (2)  denda pidana Rp 500 juta.
Sementara PKBM – Budaya  membuat surat Keterangan Ijazah  Tgl 27/02/2014 Melanggar Pasal 263 KUHPidana karena menerbitkan surat keterangan memakai alamat Palsu.Surat kop palsu sudah  dipergunakan di polres Nias untuk keterangan ijazah.
Sesuai Laporan Polisi  dipolda Metro Tindak pidana pemalsuan Pasal 263 KUHPidana sehingga penyidik harus memproses sesuai laporan tertanggal  25/09/2018.
Pemalsuan terjadi pada Gelar Akademik pada Ijazah Tgl 01/03/2013 sesuai surat ombudsman tgl 2/07/2020 tentang Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia.
Pihak penyidik sudah menyampaikan kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta  Raya akan mendatangi Dir jenderal Bimmas Kristen Repulik Indonesia,Juga Itjend Kementerian Agama Republik Indonesia di Jln Rahmawati Jakarta pusat.
Dengan data tersebut maka penyiidik Polda Metro Jaya melakukan kesalahan karena memberi informasi bukan merupakan Tindak pidana sehingga pelapor menyampaikan surat kepada Kapolda Metro Jaya tgl 20/04/2021 atas hal tersebut kecewa dan keberatan serta Sedih karena penyidik menilai bukan Pidana.
Sebagai pelapor   berharap kepada presiden Bpk Jokowidodo kiranya membantu untuk memerintahkan Kapolri memproses pelanggaran kasus pemalsuan siapa saja yang salah harus ditindak dengan hukum yang berlaku di N K R I.
Bukti pkbm budaya baru berdiri Tahun 2011.Sementara ijazah Paket Tgl 13/08/2007 tentu sangat bertentangan UU No 20 Tahun 2003. Kemudian Peraturan Pemerintah No19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan Nasional  Ditegaskan setiap peserta didik dapat mengikuti ujian Nasional setelah yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satua pendidikan, tentu belum lulus  karena PKBM Budaya belum ada baru ada Tgl 20/09/2011  inilah kerja penyidik tidak jelas alias kabur.
Laporan : Loozaro Zebua MPI Kep. Nias

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here