BUPATI IDZA PRIYANTI GERAM, KABUPATEN BREBES MASUK KATEGORI MISKIN

0
11
Brebes, MPI 11/10/2021
Sebaran penduduk miskin extrim tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Brebes membuat Idza Priyanti,S.E,.MH Bupati Brebes geram, pasalnya selama ini tidak ada data base yang merujuk ke arah itu, apa yang di sebut miskin dengan katagori extrem.
Jika di lihat dari kasat mata, hal tersebut yang paling tahu justru Kepala Desa atas warganya.
” Yang nunggon (stand by, red) setidaknya tahu sejak dini masalah warganya ” ungkapnya saat rakor di kantornya.
Di kesempatan itu,Bupati memberi ancaman untuk tidak mencairkan Dana Desa,jika Pemerintah Desa tidak mendukung program Percepatan pengentasannya yakni Padat Karya Tunai Desa (PKTD,red ).
Menurut Bupati, program ini merupakan program dasar dan kedepan ada program lanjutannya sehingga secara kontinue menjadi agenda .
“Program ini masuk skala prioritas dari dana desa ” ujarnya.
Harapan beliau, program ini tepat pada sasaran, sehingga butuh team yang solid siapa saja bisa turut terlibat.
Lebih lanjut, Idza Priyanti, Bupati juga telah melakukan shareeng dengan Pemerintah Pusat meminta dukungan untuk program besutannya sehingga mendapatkan anggaran dalam penyediaan sarana dan prasarana semisal listrik dan air bersih dan lain- lain dengan usulan sekitar 68 milyar.
Dari data yang di sampaikan Joko Gunawan, Sekda Brebes, bahwa saat ini penduduk dalam kategori Kemiskinan Extrim ada 30 ribu dengan indikator  penghasilan di bawah Rp 12.000/hari di pendopo kemarin.
Dewi Aryani dari Anggota komisi IX DPR RI mewakili dapilnya Tegal – Brebes akan membantu proses pemutahiran data Penduduk Kemiskinan Extrim yang melibatkan Dinas Sosial, Dukcapil
dalam konteks Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ).
Apapun programnya, pada prinsipnya adalah aplikasi real di lapangan dan pendampingan secara intensif secara terintegrasi tidak parsial.
Yang paling tahu memang seharusnya pemerintah Desa, namun adakah pemerintah Daerah melalui dinas cepat merespon…? hal inilah yang perlu mendapatkan perhatian.
Di samping itu juga dari dinas selalu menyampaikan ” TIDAK ADA ALOKASI ” untuk itu, sehingga membuat malas para kepala desa untuk menyampaikannya ke atas.
” Kami tidak ingin hanya seremonial ” ujar kepala desa yang meminta tidak di tulis namanya.
Ngahayu Bagyo jangalah hanya lipstik dalam seremonial tapi di wujudkan oleh seluruh element dan komponen agar menjadi List Desk Action.
Yuk memelalui saat ini..
Rakyat butuh sentuhan hati dan materi serta patri.
Dan teman- teman satu pena terus mengawalnya, memberi informasi publik adalah tugas kami…
Bye…bye..saja kalo politisi cuma obral janji..
rakyat butuh bukti dan ngopeni.
Laporan : Mohammad Riyadi MPI Brebes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here