LAPORAN RW SUKADANAU UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM DARI GUBERNUR DAN BUPATI

0
318
MPI-Bekasi
Kamis 14 Oktober 2021,EMP mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),Tentang dampak psikologis atas peristiwa yang dialami oleh anaknya yang masih berusia 6 tahun,dan mengajukan permohonan  Perlindungan Hukum,
Surat yang di sampaikan oleh Rw 008 tersebut dengan tembusan kepada 13 intansi diantaranya Kementrian Pedesaan dan PDT,Dirjen Bina Pemerintahan Desa  Kementrian Dalam Negeri, Komnas Perempuan dan Anak Republik Indonesia, KPAI Republik Indonesia,Gubernur Jawa barat, Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi, KUA Kabupaten Bekasi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Kapolres Metro Kabupaten Bekasi, Camat Cikarang Barat, Kepala Desa Sukadanau, Ketua BPD Desa Sukadanau dan satu untuk arsip,
surat yang di tembuskan tersebut bertujuan agar apa yang disampaikan dalam surat tersebut untuk dapat perlindungan hukum serta meminta kajian mengingat Rw juga adalah stuktur pemerintahan desa yang mengacu kepada ketentuan pasal 13 ayat 3 peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 yang menempatkan bupati selaku pembina dan pengawas bagi pemerintah Desa dan Mitra Pemerintahan, sementara itu seluruh Desa yang ada di Kabupaten Bekasi,
Harus juga mengacu kepada peraturan daerah kabupaten bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang pembentukan RT dan RW di Kabupaten Bekasi. yang terakhir telah diubah dengan peraturan Bupati Bekasi Nomor 119 Tahun 2020,
Saat di mintai keterangan oleh team Investigasi Media Patriot Indonesia,dia EMP Menerangkan VIA Whatshap Bahwa betul dia sedang berada di kantor KPAI  dan menyampaikan permasalahan saya dan telah saya tempuh melalui pengaduan masyarakat ke bupati,dan di tembuskan kepada 13 Instansi pemerintahan terkait.
Adapun mengenai Tentang bantahan dari Kepala Desa Sukadanau yang menyatakan ada dugaan Politik di dalam surat permintaan perlindungan hukum yang di layangkan oleh pegawainya tersebut, bahwa kepala desa tersebut sudah menguasakan terkait permasalahan yang dihadapinya kepada kuasa hukum. itu merupakan hak jawab bagi Lurah Mulyadi.
Berdasarkan Keterangan kuasa hukum Kepala Desa Bapak Mulyadi akan mengkaji delik apa yang akan diterapkan terhadap hal tersebut, apakah hal itu masuk dalam perbuatan tidak menyenangkan dan jika hal tersebut betul maka mereka akan melaporkan kepada dewan pers untuk media yang membuat berita, yang dianggap tidak mendasar karena tidak adanya narasumber yang kredibel dan yang bisa di pertanggung jawabkan kebenarannya, serta akan melaporkan dugaan pencemaran nama baik sebagaimana pasal 310 dan 311 KUHP  kepada penegak hukum. sumber Media Online dan Cetak Versi nasional News
Berdasarkan padangan dari Ketua Harian Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia ( PAI ) yang juga seorang Advokat serta menjabat sebagai ketua biro hukum Media Patriot Indonesia, Ryan Sazilly Livera, SH, MH, berpendapat, sebuah media cetak ataupun online tidak akan membuat sebuah pemberitaan tanpa melakukan investigasi, dan yang lebih utama semua berita yang diterbitkan MPI sudah pasti memiliki alat bukti yang akurat, karena kita sangat memahami sekali jika berita yang kita terbitkan tanpa investigasi dan alat bukti yang kuat, akan ada resiko hukumnya,
Adapun mengenai penyampaian dari rekan kita advokat yang sudah menerima kuasa dari pihak kepala Desa dimaksud akan melakukan laporan baik kepada dewan Pers ataupun kepada pihak kepolisian, ya secara hukum kita siap hadapi itu, dan juga biar masyarakat terutama Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Pusat mengetahui apa yang terjadi dibawah baik itu pemerintah tingkat Desa RT dan RW serta masyarakat.
Laporan Team Investigasi MPI Bekasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here