Oknum Kades Di Duga Lakukan Korupsi Di Manipulir Menjadi Sarat Muatan Politis

0
185
MPI-Bekasi
Siapakah yang pertama kali  menyatakan bahwa kasus Kades melakukan perbuatan tidak senonoh, sarat muatan politis. Atau memang ada persoalan lainnya.
Surat Pak RW 008 Desa Sukadanau di tembuskan ke Kementrian Desa PDTT dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri  (inisiator dan Regulator UU Desa). Komnas Perempuan RI terkait,  penanganan perlindungan Perempuan ( Bu RW-Usia 27 tahun ).
Begitu juga soal pengaduan Ke KPAI RI ada kekhawatiran akan dampak peristiwa ini bagi Anak pertama Pak RW yang baru berusia 6 tahun.
Begitu juga pengaduan kepada Gubernur Jawa Barat selaku Perwakilan Pemerintah pusat dalam UU Pemerintah daerah.
Bupati selaku Pembina dan pengawas atas Lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW dll) yang merupakan mitra Pemerintahan  Desa. Kepada Pengadilan Agama dan Kantor Kemenag Kab Bekasi terkait Nilai Kompilasi Hukum Islam dan Urusan Agama sehubungan permasalahan ini.  Kepada Polres dan Kejari kab Bekasi sesuai tupoksi masing masing dalam pemerintahan daerah. Serta kepada Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Sukadanau.
Kita bedah perjalanan sang Kepala Desa Sukadanau,Catatan Tahun 2019 Sekertaris Desa Sudanau Tidak mau menanda tangani LKPJ  Alokasi Dana Desa Tahap I. Tahun Anggaran 2019 dua tahun silam di kutip  dari Media BERITAPANTAU.ONLINE bahwa dugaan penyelewengan Dana ADD dengan membuat laporan fiktif
lima proyek pembangunan jaling fiktif itu, antara lain di RT 006 RW 04 senilai Rp26.180.000. Kemudian, di RT 05 RW 07 sebesar Rp30.018.000.
Selanjutnya, di RT 006 RW 04 Rp23.137.910, di RT 002 RW 05 Rp46.916.650, dan di RT 002 RW 05 Rp20.516.900. Begitu juga pengembangan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah dan pendidikan nonformal, senilai Rp15.300.00, ternyata fiktif.
“Total nilai proyek pembangunan yang difiktifkan Kepala Desa Sukadanau, Mulyadi sebesar Rp163 juta,” ungkap Ilham.
Sementara itu, dua warga RT 006 RW 04, Kampung Jaya, Ikas dan Nyonya Jumiran, membenarkan kalau di wilayahnya tidak ada proyek pembangunan jaling.
“Di sini tidak ada pembangunan atau pengecoran jalan,” kata Ikas, yang diamini Nyonya Jumiran. Sedangkan dua bak sampah yang terdapat disekitar pintu masuk Kober Jati, itu dibangun pada tahun anggaran 2018. sumber Berita Pantau Online 13 Oktober 2021
Ini adalah keterangan orang nomor dua di Desa Sukadanau yang tidak mau menanda tangani LKPJ Tahap I, Apakah ini juga merupakan keterangan yang sarat dengan Politik
Kalau menurut kami ini adalah reel sorang pejabat pemerintahan desa yang ingin Desanya Maju dan pembangunan supaya bermanfaat bagi masyarakat Desa Sukadanau bukan untuk kepentingan isi kantong semata
Sebagai media kita wajib menyampaikan kabar yqng di kemas menjadi konsumsi untuk publik,agar kabar itu di ketahui khayalak banyak,akan tetapi kita sebagai pewarta wajib mengedepankan kode etik jurnalistik
Catatan;Nurhasan Pimred Media Patriot Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here