DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI : BUPATI DAPAT MEMBERHENTIKAN SEMENTARA LURAH BERMASALAH

0
372
MPI-Bekasi
Kuasa Hukum bersama pak RW seharian di kantor DP3A Kabupaten Bekasi, menunggu info dan keputusan tentang Rapat yang di pimpin Bupati terkait Perlindungan Hukum /Pengaduan Masyarakat, tapi ternyata hingga malam ini belum ada kabar lebih lanjut dari hasil rapat tersebut..Team kuasa hukum Berharap Bupati segera mengeluarkan kebijakan yang adil dalam kasus ini, mengingat melalui Komnas Perempuan maupun KPAI , DP3A Kabupaten Bekasi telah mendampingi Korban (Bu RW dan Anak).

“Biro hukum pun melalui kasubag bantuan hukum telah dikordinasikan bersama Kabid Pemdes juga”. Jelas Team Kuasa Hukum Pak RW.

“Saat ini Keluarga besar masih menunggu itikad baik dari Kepala Desa / Pemerintah Desa / BPD Desa dalam menyikapi tembusan Surat Pak RW 008 desa Sukadanau. Semoga secepatnya ada Hasil dari rapat Bupati menyangkut permasalahan ini, di lain sisi / Pak RW 008 juga menunggu Rujukan / Rekomendasi KPAI & Komnas Perempuan”, Ujarnya.

Sesuai arahan dirjen bina pemerintahan desa Kemendagri, Bupati dapat * memberhentikan sementara * selama sebulan dengan catatan untuk dilantik kembali ( aktif kembali sebagai kepala desa ), harus membuat Surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

“Terkait Perbuatan Perzinahan Sdr. Mulyadi bin Emed dengan istri Pak RW sesuai ancaman pidana Pasal 284 KUHP , tetap menjadi hak sepenuhnya Pak RW untuk membuat Laporan Polisi yang tidak bisa di ambil oleh siapapun” Jelas Team Kuasa Hukum Pak RW.

Laporan : Team Investigasi MPI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here