LAPAS KELAS IIB SUMEDANG JALANI DESK EVALUASI PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK

0
34

Sumedang, MPI
Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sumedang menjalani desk evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah yang bebas dari korupsi (WBK) Tahun 2021 yang dilakukan Tim penilai Nasional Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( KemenpanRB) secara daring dari aula lapas sumedang, senin, 15/11/2021.

Lembaga pemasyarakatan kelas IIB sumedang merupakan salah satu unit pelaksana teknis dibawah Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat
dengan tujuan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan dan tidak mengulang lagi tindak pidana yang dilakukan serta kembali kepada masyarakat.
Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Sumedang dihuni 255 orang sementara kapasitas lapas sumedang 100 orang hingga over kapasitas 155%

Dalam rangka penyelenggaraan Reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik lapas sumedang sebagai salah satu lembaga pemerintah tentu memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan prima kepada masyarakat tidak hanya warga masyarakat di dalam pemasyarakatan tetapi juga warga masyarakat diluar pemasyarakatan.

Lapas Sumedang merupakan satuan kerja yang telah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah yang bebas dari korupsi.
Pada tanggal 23 januari 2021 lapas sumedang melaksanakan apel deklarasi gerakan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dengan disaksikan instansi terkait yang merupakan titik awal pembangunan zona integritas menuju wilayah yang bebas dari korupsi pada lapas sumedang melalui reformasi birokrasi khususnya pada pencegahan dan peningkatan pelayanan publik.
Dalam paparanya kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIB Sumedang, Imam Sapto Riadi berkomitmen dalam rangka pembangunan zona integritas yang bersih dalam melayani seluruh layanan pemasyarakatan yang ada tidak dipungut biaya.
Di dalam pembangunan zona integritas tersebut terdapat 6 area perubahan, antara lain managemen perubahan, penataan tata laksana, penataan managemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
Mudah mudahan setelah desk evaluasi ini lapas sumedang dapat meraih wilayah bebas dari korupsi (WBK) semangat.tutup kalapas sumedang.

 

Aep Sunarya MPI Jabar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here