*SOAL PENCEMARAN KALI RASMI PEMKAB BEKASI HARUS LAKUKAN TINDAKAN HUKUM*

0
37
*PATRIOT INDONESIA . Sebuah kali di Bekasi tampak di penuhi busa putih bak negeri di atas awan dan itu berada di sekitar Kali Rasmi atau Kalen rasmi, di Kampung Pelaukan, Desa Karang Rahayu, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Busa putih yang menggumpal memenuhi sepanjang aliran Kali Rasmi. Sungainya pun terlihat hitam dan bau*
*Tidak hanya itu, eceng gondok pun memenuhi aliran Kali Rasmi.* Soal pencemaran kali rasmi.
Sangat berbeda dengan kasus pencemaran di sepanjang sungai  *Citarum yang memanjang lebih kurang 190 KM* dari Cibeureum Bandung melintasi industri textilr Majalaya, lereng jati luhur, purwakarta, Karawang hingga ke Bekasi dan berahir di laut Marunda Tanjung priuk. Lanytas pencemarannya terjadi sejak gelontontoran pasir dan sisa pemupukan di  perkebunan serta pertanian *di hulu kali/sungai Citarum lantas melewati Majalaya selain limbah rumah tangga juga limbah pabrik tekstil dan limbal timbal berat di sepanjang Jatiluhur lantas masuk Karawang, Bekasi hingga pantai Marunda Tanjung Priuk adalah melulu limbah*.
Maka untuk kasus pencemaran di kalen kali kecil atawa *irigari rasmi Bekasi* hanya beberapa industri yang bandel  soal IPAL. Perihal ini cukuplah menjadi  kewajiban dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Bekasi, untuk mencari sumber sumber pencemaran.
Selanjutnya di proses secara Hukum. pelaku pencemaran lingkungan harus diperiksa *atas dugaan melakukan* tindak pidana kejahatan lingkungan.
Hal ini Bisa juga di kenakan sangsi.
Sudah barang tentu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi harus *meningkatkan pengawasan* terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di sekitaran anak maupun Sungai rasmi. instansi ini harus turun ke lapangan untuk memantau pembuangan limbah ke sungai rasmi. Untuk itu Kasi  Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan (P2KL) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, harus kerja ekstra dan *Bupati H Marjuki* pasti mendukung dan memberi dukungan.
Selain itu kunci utama dalam penanganan kali yang tercemar dengan  Menerapkan UU No. 32 tahun 2009. Artinya benar apa yang di katakan Gubernur Ridwan Kam. Bahwa kekompakan dan keterlibatan dari anak-anak muda yang ada di desa dan kelurahan untuk melakukan Patroli Sungai.
*Dinas terkait* Pemerintah Kabupaten Bekasi, harus segera melakukan penyelidikan terkait dengan pencemaran di kali rasmi. Yang dengan kasat mata Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Bahwa perlindung  an dan Pengelolaan Lingkungan dapat *dikatakan atau dimasukkannya mahkluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup* Atas kegiatan manusia yanng *Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan*. Dan Sanksi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup
*menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009* tentang Perlinduangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu : *Pasal 119* mengemukakan bahwa selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, terhadap *badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan* atau tindakan tata tertib berupa:
*Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; Perbaikan akibat tindak pidana; Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau Penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3(tiga) tahun*
Sementara Pj. Sekda Kabupaten Bekasi, Herman Hanapi yang turut mendampingi Gubernur Jawa Barat mengatakan, dalam waktu sepekan pihaknya akan membuat Satgas Organisasi Kali sesuai dengan arahan dari Gubernur Jawa Barat.
Catatan jurnalistik:
*KH  Ronggosutrisno pimpinan Umum MPI*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here