KPPN SUMEDANG OPTIMALISASI DANA DIPA T.A. 2022

0
16

Patriot Indonesia-Bekasi

KPPN Sumedang sebagai kuasa bendahara umum negara untuk menyalurkan dana dari kas negara ke beberapa satuan kerja dibawah kementrian dan lembaga telah menggelar penyerahan Dipa ( Daftar isian pelaksanaan Anggaran) tahun Anggaran 2022 dan sekaligus melaksanakan penandatanganan pakta integritas serta penyerahan Piagam serta plakat penghargaan WTP bagi Pemda Kabupaten Sumedang yang ketujuh kalinya di Aula KPPN Sumedang, Rabu, (15/12/2021)

Wakil Bupati Sumedang, H. Erwan Setiawan yang hadir memberikan arahan pada kesempatan tersebut menuturkan bahwa, Ini bukti Keseriusan pemda kabupaten sumedang dalam penggunaan Anggaran.

“Alhamdulilah hari ini penyerahan Dipa serta plakat penghargaan WTP bagi Pemda Kabupaten Sumedang sebanyak tujuk kali secara berturut- turut, Alhamdulilah ini merupakan bukti keseriusan kita  dalam penggunaan Anggaran.

Saya berharap ini menjadi motivasi bagi seluruh sektor dan lembaga di kabupaten sumedang untuk berbuat lebih baik lagi dan bisa mempertahankan WTP di tahun depan.

Menurut Wakil Bupati Erwan ada catatan sampai hari terakhir ini masih ada 46 Desa belum menyerahkan Dipa (daftar isian pelaksanaan Anggaran) tahun 2022.
“Saya berharap Sore ini semua sudah menyerahkan agar bisa mendapatkan Dana Desa di tahun 2022.”

Kepala KPPN Sumedang, Toriq bin Zihad menuturkan bahwa,Penyerahan Dipa tersebut dilaksanakan bagi 28 satker dan satu TK DD.”Alhamdulilah ini untuk TK DD mengalami kenaikan untuk di tahun 2021 kemarin terdiri Dak Fisik dan Dana Desa sebesar 340,220 milyar untuk tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 453 milyar yang terdiri dari Dak Fisik 215 milyar dan Dana Desa sebesar 238 milyar.

Toriq menyebut untuk realisasi tahun 2021 ini merupakan hari terakhir pengajuan persyaratan untuk pencairan baik dana desa maupun dak fisik.

Menurutnya untuk Dak fisik Tahun 2021 telah tersalurkan 100% akan tetapi untuk Dana Desa masih ada dua desa yang belum mengajukan penyaluran pencairanya ke kami ( KPPN) untuk yang BLT periode bulan oktober sampai desember ini.

Kemudian Ada 46 Desa yang non BLT pengajuan penyaluran pencairanya belum diterima KPPN Sumedang.

Sementara itu menurut kepala BPKAD Sumedang, Ny.Ine Inajah menuturkan bahwa perubahan jadwal menjadi keterlambatan dalam input data bagi 46 desa tersebut
” Jadi memang Dana Desa itu dicairkan dalam tiga tahap sampai saat ini masih ada 46 Desa yang belum memenuhi syarat untuk mengajukan penyaluran, tapi saat ini sedang dalam proses dengan DPMD ternyata ada surat dari kementrian keuangan jadi ada perubahan jadwal , jadi nanti mudah- mudahan selesai untuk hari ini dan kita tidak terlambat.” Tuturnya.

Aep Sunarya MPI Jabar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here