Pemaparan Kementerian Lingkungan Hidup Dalam Sidang Kasus Perkara  Limbah B3 Di Rembang Harus Segera Di pindahkan

0
22
MPI-Rembang 28 Januari 2022
Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup melalui sambungan Video Conferensi dalam persidangan perkara limbah B3 memberikan pemaparan terkait pengelolaan pasca persidangan nantinya, Kasus limbah B3 diecer oleh enam terdakwa dengan peran berbeda beda, di lahan bekas tambang di beberapa tempat di kabupaten Rembang, ternyata salah sasaran. Tidak seharusnya limbah kategori berbahaya beracun itu dikirim atau dibuang di Rembang.
Hasan sebagai perwakilan saksi ahli dari KLHK ( Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ) memaparkan,” jika memang nanti persidangan telah di putuskan maka langkah selanjutnya mengenai bagaimana dan kemana nantinya limbah yang tercecer ini nantinya akan dibuang ataupun di olah, yang jelas salah satunya ialah perijinan haruslah lengkap dan itu sudah merupakan hal mutlak yang harus di penuhi,” jelasnya.
Ia menambahkan, Untuk pemulihan nantinya terbuka bagi siapapun akan tetapi harus berijin lengkap, akan tetapi untuk mekanismenya pengelolaan limbah nantinya akan menjadi tanggung jawab institusi ketiga pihak, penghasil, pengirim dan penerima, akan tetapi yang paling berperan adalah penerima, sebab transporter hanya jasa pengirim, Sebenarnya penerima berhak menolak, jika spesifikasi tidak sesuai, akan tetapi nantinya PT Farras sebagai pihak penerima akan berbalik menjadi pengirim,” ungkapnya.
Atas kejadian ini saksi ahli mengingatkan tentunya PT Multimas Nabati Asahan sebagai penghasil limbah, harus selektif dalam memilih calon penerima limbah tersebut, terutama mengenai ijinnya,” ucapnya.
Dari PT Semen Indonesia ( SI ) dalam hal ini yang di tunjuk oleh Majelis Hakim sebagai pihak pengelola nantinya jika memang telah di sepakati dari jaksa penuntut umum mempertanyakan kesanggupan Semen SI dalam menerima limbah,”ia mengatakan bahwa paling utama harus uji laboratorium, apakah masih berbahaya atau tidak, meskipun sudah 2 tahun dari masa penimbunan awal, jika kadar kimianya masih di atas 5 persen maka pihak SI berhak menolak, jika memang kurang dari 5 persen maka pemanfaatannya masih bisa kami pergunakan, yang jelas itu nanti sudah ada standarisasinya dari kami pihak pemanfaatan, akan tetapi itu semua memang harus ada biaya operasional,” tegasnya.
Tanti / Aziz MPI Rembang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here