DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP BIDIK PIHAK-PIHAK LAIN TERKAIT TPS ILEGAL CBL

0
167
MPI-Bekasi
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di pimpin langsung oleh Bapak Benny Bastiawan, menyidak dan menutup permanen Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ilegal yang ada di bantaran kali CBL Desa Sumber Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Kegiatan penyegelan ini turut dihadiri oleh PLT Bupati Bekasi Akhmad Marjuki, kepala UPTD pengolahan sampah Dinas Lingkungan Hidup.25/1/2022
Dengan adanya pengaduan dari masyarakat kepada KLHK pada tanggal 26 Januari 2022 yang berisikan bahwa terdapat TPS Ilegal sepanjang 3
Km di bantaran sungai CBL di Desa Sumberjaya, Kabupaten Bekasi yang telah beroperasi selama betahun-tahun. Dirjen Gakkum KLHK langsung bergerak cepat menyidak TPS Ilegal tersebut.
Kegiatan pembuangan sampah ilegal tersebut menyebabkan banjir besar di sekitaran wilayah Cibitung dan sekitanya serta pencemaran berat air sungai CBL. Berdasarkan pengaduan tersebut, Pejabat Pengawas KLHK melakukan verifikasi pengaduan ke lokasi di TPS Ilegal di Desa Sumberjaya, serta Pejabat Pengawas KLHK juga telah melakukan pengambilan sampel dan menganalisanya di laboratorium terakreditasi, berdasarkan dari fakta lapangan yang sudah didapat Pejabat Pengawas KLHK membuat laporan kejadian tersebut kepada Penyidik KLHK untuk di lakukan tindak lanjut.
TPS ilegal yang berada di Kampung Buwek, Desa Sumber Jaya,
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi, Provinsi Jawa Barat sudah beroperasi sudah berjalan dari tahun 2014 s/d Januari Tahun 2022.
Dengan dikeluarkanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
Nomor : SPDP-03/TPLH/PPNS/2022, tanggal 2 Februari 2022, serta
Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita-
04/TPLH/PPNS/2022, tanggal 16 Februari 2022. Dirjen GAKKUM KLHK menggambil langkah-langkah hukum untum mencari serta menjerat mafia-mafia dibalik layar TPS ilegal tersebut.
Hasil dari pemetaan dengan menggunakan drone, luas lokasi TPS ilegal adalah + 36.360 m2 atau sekitar 3,6 hektar, dan analisa digital fotogrametri, total volume timbunan di lokasi adalah + 508.775,9 m3.
Berdasarkan Peta Rencana Pola Ruang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031 menunjukkan lokasi TPS ilegal berada di area sempadan Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) yang merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum
TPS ilegal yang berada di lokasi Desa Sumberjaya tidak memilki perizinan dalam bentuk apapun dari Pemerintah setempat dan Dearah.
koordinator pengelolaan sampah illegal di area tersebut adalah Sdr. ES dan Sdr. A saat ini baru saudara ES yang telah ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri.
Diketahui tersangka Sdr. E S yang berprofesi sebagai penanggung jawab /atau koordinator kegiatan
penempatan sampah di TPA Ilegal. Bahwa Tersangka Sdr. E S diduga telah melakukan kegiatan yang
menyebabkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan.
Dirjen GAKKUM KLHK telah memeriksa beberapa saksi KETERANGAN SAKSI :
a. Pelapor (1 org);
b. Masyarakat (2 org);
c. DLH Kab Bekasi (1
org);
d. Pemilik lahan (1 org).
KEGIATAN PENYIDIKAN
ALAT BUKTI
2. KETERANGAN
AHLI
a. Ahli Kerusakan
Lingkungan Hidup
3. SURAT :
a. Sertifikat tanah;
b. Sertifikat hasi uji
laboratorium.
Saat dikonfrimasi Media Patriot Indonesia kepada Dirjen GAKKUM KLHK mengenai akan di pindahkanya kemana sampah tersebut dan adakah keterlibatan dinas-dinas terkait di ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Bekasi.
Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan pembuangan sampah ilegal ini tidak boleh dibiarkan, apalagi dalam jumlah yang begitu besar dan didekat Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. DAS Citarum ini merupakan Sungai yang diprioritaskan untuk dipulihkan berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. Tindakan seperti ini dapat mencemari tanah dan air sungai, bahkan kalau dibakar menimbulkan pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Tindakan ini merupakan kejahatan serius, harus kita tindak pelakunya,” sambung Rasio Sani.
Rasio Sani menambahkan “Kami akan mendalami kasus ini, saya sudah perintahkan Direktur dan penyidik untuk menyelidiki pihak-pihak lainnya yang terlibat dan bertanggung jawab terkait dengan pembuangan sampah ilegal  seperti ini. Pengelolaan sampah dengan cara open dumping, dibuang langsung tanpa dikelola dan dilakukan secara illegal adalah dilarang dan merupakan kejahatan, tindak pidana”. Tegasnya Rasio Sani.
Shndy.M MPI Bekasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here