KASUS TPA LIAR CBL, SAMPAH HARUS DIOLAH JANGAN DITUMPUK-TUMPUK SAJA

0
47

MPI-Bekasi

TPA liar CBL sudah beroperasi belasan tahun lamanya. Boleh dibilang TPA ilegal yang dikelola komunitas itu sebagai penyangga TPA Burangkeng, karena rendahnya tingkat pelayanan kebersihan. Juga rendahnya dukungan infrastruktur, teknologi dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Bahkan, tidak adanya kolaborasi pengelolaan sampah antara entitas masyarakat, dunia usaha dan pemerintah Kabupaten Bekasi. 

Sehingga ditemui sekitar 81 sampai 115 titik TPA liar di wilayah Kabupaten Bekasi. Tumbuhnya pemukiman, kegiatan ekonomi, industri dan jala modern menyebabkan timbulnya tekanan sampah/limbah. Persoalannya, bukan hanya sampah domestik, melainkan juga limbah beracun dan berbahaya (B3) pada dan cair. Pengelolaannya buruk,  sampah/limbah tersebut sebagian masuk ke sungai dan laut Muaragembong/Jawa.
Kasus pembuangan sampah liar CBL (Cikarang,  Bekas,  Laut) memasuki ranah hukum. Gakkum KLHK telah menetapkan dan menahan seorang tersangka beberapa hari lalu, karena melanggar UU No. 32/2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pembuangan ilegal CBL berada di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. 

Pada 2019 Direktorat Pengelolaan Lingkungan Hidup melakukan Rapid Assesment Pengelolaan Sampah Plastik. RA tersebut menyatakan, adanya puluhan hingga ratusan TPA ilegal, termasuk TPA ilegal CBL. Dan menyarankan agar TPA-TPA ilegal tersebut dilegakan jadi TPS 3R atau Pusat Daur Ulang. Minimal setiap desa/kelurahan dibangun satu TPS 3R/PDUS.
Selanjutnya, Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesua (APPI), Sekolah Pelangi Semesta Alam,  Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHI), Koalisi Kawali Indonesia Jawa Barat mendampingi komunitas Sumberjaya CBL agar mengolah sampah menjalankan mandat peraturan perondangan dan tidak menumpuk-numpuk sampah. Kegiatan menumpuk-numpuk sampah secara terbuka merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang. 
Pada 22 Februari 2021 berkaitan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) dilakukan pelatihan pengolahan sampah organik di plant TPST 3R Nur Hikmah di Sumberjaya. Dalam pelatihan diserahkan bantuan alat pelindung diri (APD) dari Ditjen PSLB3 KLHK. Plant TPST 3R merupakan bantuan infrastruktur dan teknologi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Beberapa bulan kami memberikan dampingan agar sampah diolah, jangan ditumpuk,  apalagi ditumpuk di pinggir kali/sungai, berbahaya. Karena mencemari tanah dan air kali serta merusak estetika. Kami pun memberikan buku-buku tentang UU,  kebijakan dan panduan panduan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. 
Setelah pelatihan itu, selanjutnya pengelolaan KSM NurHikmah membeli mesin pencacah sampah organik kapasitas 75-100 ton/hari. Ada kemauan masyarakat di sini untuk mengolah sampah. Sayangnya, UPTD Tambun Selatan dan Dinas LH Kabupaten Bekasi tidak melakukan pendampingan dan dukungan yang diperlukan. 

Kami bilang mengolah sampah: memilah, mencacah dan mendaur ulang itu keren. Itu menjalankan mandat UU No. 32/2009, UU No. 18/2008, PP No. 81/2012, Perpres No. 97/2017 dan peraturan terkait. Berarti kita peduli pada kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat dan mengembalikan sampah menjadi sumberdaya. 
Kita harus memberi solusi komprehensif, baik secara ekologi maupun ekonomis. Ini merupakan prinsip circular economy. Jadi, kita jangan hanya mengejar ekonomi semata,  tetapi abai terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta kesehatan masyarakat. 

Komunitas/masyarakat yang mau memilah dan mengolah sampah harus didampingi, diedukasi, diberi dukungan infrasyruktur, teknologi, pasar daur ulang, informasi, dll. Pemerintah daerah harus bertanggungjawab pada warganya yang peduli dan mau memilah dan mengolah sampah. 
Kondisi TPA CBL dan lainya di Kabupaten Bekasi menggambarkan situasi pengelolaan sampah yang sangat buruk. Bahkan, pengelolaan TPA legalnya,  yakni TPA Burangkeng yang luadnya 11,6 hektar semakin buruk. TPA tersebut sudah overload, dikelola dengan sistem open-dumping. Gunungan sampahnya sering longsor, bahkan IPAS nya pun sudah keurug sampah, air lindi mengalir mencemari lahan warga, sungai,  sawah, dll. Boleh dibilang Kabupaten mengalami Krisis Tempat Pembuangan Sampah!  

TPA Burangkeng yang dikelola dengan sistem open dumping merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap peraturan perundangan. Kenapa kepala daerah/bupati atau pengelola TPA tersebut tidak dijerat hukum oleh Gakkum KLHK?  Mestinya tahun 2022 sudah tidak ada lagi TPA open dumping di Indonesia. Mandat UU No. 2008, bahwa setelah lima tahun UU tersebut diundangkan tidak ada lagi TPA open dumping alias ditutup total. 

Kasus TPA ilegal CLB dan TPA open dumping apa bedanya?!? Karena semua menumpuk-numpuk sampah secara terbuka. Kedua, semua melanggar hukum, sangat jelas. Maka semestinya, logikanya,  semua dijerat hukum tanpa pandang bulu. Semua pelanggar otomatis harus dikerangkeng besi.* 3/3/2022
Nara Hubungi Bagong Suyoto / Edvin Gunawan 087888600034

Edvin Gunawan MPI Bekasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here