Kebijakan Baru BPNT Tuai Polemik, Agen e-Warong Kabupaten Rembang Mengadu ke Komisi VIII DPR RI

0
67
MPI-Rembang 8 Maret 2022,
Kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang mengubah skema penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada pada keluarga penerima manfaat (KPM) menimbulkan polemik di kalangan agen e-warong di Kabupaten Rembang.
Seperti yang kita ketahui sebelumnya, BPNT yang telah disalurkan kini berupa uang tunai sebesar Rp200 ribu per bulan dan pencairannya dilakukan melalui kantor pos. Sementara untuk proses pencairannya sendiri dilakukan langsung selama tiga bulan, sehingga KPM bisa mendapat uang sebesar Rp600 ribu.
Dimana perubahan itu tertuang dalam surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin, tertanggal 18 Februari 2022, nomor 592/6/BS.01/2/2022 tentang Percepatan Penyaluran Bansos Sembako/BPNT periode Januari-Maret 2022.
Dalam hal ini melalui perwakilan para agen e warong yang terwakilkan oleh Suwarno dalam jajak pendapat yang dihadiri dari komisi VIII DPR RI, perwakilan Bank BNI, PT POS, Kemensos, para Dinas, Anggota DPRD komisi IV Kabupaten Rembang, TKSK, ketua Paguyuban Kades Kabupaten Rembang, dimana  dalam hal ini yang mempersoalkan kebijakan tersebut malah rentan menimbulkan persoalan baru. Pasalnya, secara aturan ini masih BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai ) atau sembako, lalu jika progam ini diambil secara tunai, aturan mana yang kita ikuti, kalau ini bantuan tunai maka aturanya ya tunai, namanya bukan lagi BPNT,” ungkapnya. pada Senin 07/03/2022. di rumah dinas Bupati.
Jika program ini tetap berlanjut pembagian secara tunai, maka kami tetap mempertanyakan solusi bagaimana untuk kesejahteraan kami para e warong, yang telah ikut serta membantu  progam pemerintah dalam penyaluran sembako pangan, dalam hal ini mohon kebijaksanaanya agar kami bisa berfungsi seperti semula,” imbuhnya.
Sementara Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Rembang H.Jidan menyampaikan,” Dalam program BPNT di Kabupaten Rembang sudah cukup sempurna walaupun masih ada sedikit hambatan, akan tetapi karena progam inilah yang memberatkan roda perekonomian baik di desa, kecamatan sampai kabupaten, sebab mulai dari pengrajin tempe, tahu, petani semua ikut terlibat, saya menjelaskan seperti contoh “orang desa desa yang berasnya biasa diambil oleh orang luar, dengan adanya progam ini sehingga perputaran pendistribusiannya cukup dilingkup lokal saja, nah” dari sinilah yang kita lihat peningkatan perekonomian di Kabupaten Rembang yang sekian milyar yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat kabupaten Rembang, jadi kedepan besar harapan kami tetap mempertimbangkan akses pemberdayaan, pengentasan kemiskinan melalui progam ini, e warong maupun para pedagang ekonominya juga terangkat, para petani yang merupakan sebagian besar profesi warga masyarakat kita, jangan hanya karena ada satu atau dua e warong bermasalah lalu “gebyah uyah asin kabeh” istilah jawa, terus dianggap semua bermasalah, memang tidak menutup kemungkinan diprogram apapun pasti ada kelemahan, akan tetapi mari kita cari kelemahan itu untuk diperbaiki untuk menuju kesempurnaan, besar harapan agar aspirasi kami ini untuk dipertimbangkan supaya progam dikembalikan seperti semula,” jelasnya.
Sementara Komisi VIII DPR RI Sri Wulan dari Partai Nasdem mengatakan,” Tetap sepakat bahwa nama progam ini tetap BPNT yaitu bantuan pangan non tunai, akan tetapi Persoalan-persolan ini masih menjadi PR, dan akan kita jadikan pembahasan dalam rapat kerja dengan Menteri Sosial mendatang,” jadi semua saran, usulan serta masukan kami tampung agar nanti kedepannya ada pembedahan permasalahan ini, serta mendapatkan solusi terbaik akan program BPNT, apa yang telah kita bahas dalam jajak pendapat ini pasti saya sampaikan pada Menteri sosial dalam rapat DPR RI nanti,” ucapnya
Tanti/Azis MPI Rembang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here