PANGLIMA GEBER MEMINTA COPOT CAMAT YANG MEMBAWAHI 17 PUSKESMAS

0
54
MPI-Bekasi
Publik dikagetkan dengan adanya oprasi tangkap tangan ( OTT ) oleh sejumlah tim penyidik Kejari Kabupaten Bekasi pada Rabu (30/3/202).
 “AMR dan HF, yang setelah di ketahui adalah pegawai pada BPK Perwakilan Jawa Barat dan kedua Oknum BPK tersebut ditangkap saat sedang berada di dalam gedung  BPKD Kabupaten Bekasi”.
Kedua oknum pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat rupanya tidak di tangani oleh Kejaksaan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi pasalnya Barang bukti tumpukan uang Rp 350 juta  yang menjadi barang bukti dua oknum pegawai BPK RI Kanwil Jabar, konprensi persnya di lakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Pada sabtu 2 April 2022.
Menurut pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep, ada hal yang bikin ironi. Pasalnya, untuk memberi uang ke auditor BPK Jabar ini, salah satu staf dari rumah sakit terpaksa harus meminjam uang ke bank.
“Sehingga kemudian pinjam untuk memenuhi permintaan si oknum yang bersangkutan,” kata Asep. Dari pernyataan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebutlah yang menjadi motipasi Gerakan Bekasi Bersih ( geber ), melakukan kajian terhadap kejadian OTT yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cikarang.
Menurut Panglima Geber, perkara ini jangan dianggap enteng karena banyak pihak yang di duga terkibat, dan praktek praktek dengan modus yang sama apakah baru kali ini pertama atau memang sebelumnya sudah ada di lingkungan Kabupaten Bekasi.
Masih menurut Panglima Geber Puskesmas berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Poko Dan Fungsi serta kerja unit pelaksana teknis daerah  pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Pada Bab II Kedudukan Tugas pokok dan Fungsi Bagian Kesatu Kedudukan pada Pasal 2 ayat 2 yang isinya sebagai berikut ” Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala UPTD Puskesmas yang berkedudukan dibawah pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat yang bersangkutan.
“Sehingga kata panglima Geber Camat – camat yang membawahi 17 puskesmas  dalam perkara OTT oknum BPK Perwakilan Jawa Barat kemarin harus di copot dari posisinya karena secara hukum menurut Peraturan Bupati diatas adalah bagian dari pada Puskesmas”.
Panglima Geber meminta kepada PLT Bupati Bekasi dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, harus bertindak tegas dalam masalah ini, karena perbuatan tersebut dangat  jelas telah melanggar norma hukum dan etika sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan gratifikasi.
gratifikasi sebagaimana dijeleskan pada Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 bahwa Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pungkas Panglima Geber ( Gerakan Bekasi Bersih ).
Redaksi MPI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here