MBALELO 28 MILYAR LEBIH, TUNGGAKAN PAJAK MENGENDAP DI DESA DAN PERKOTAAN(PBB-P2)

0
14

MPI-Brebes

Brebes,20/5-2022.Pajak merupakan bagian penting dalam sentra pembangunan.Dari pajaklah salah satunya biaya yang di luncurkan untuk sektor- sektor riil planning Pemerintah Daerah.

Namun hal itu, tidak semudah di ucapkannya,banyak desa- desa yang mbalelo dalam pelunasannya,
berbagai formula di gunakan agar pemerintah desa memiliki tanggung jawab secara lugas dan tegas agar setiap wajib pajak tersadar diri akan kewajibannya.
Kedisiplinan perangkat desa merupakan hal
” Penting” yang harus di tumbuh kembangkan.
Sebagian besar masyarakat menyatakan manut saja atas membayar pajak.
” Mbayarlah itu kan kewajiban kita untuk mendukung pemerintah ” ujar Aisyah dan Rohman yang di telisik Patriot.
Tunggakan PBB – tahun 2010-:2021 saja di beberapa desa masih membeku.
Jumlahnya juga sangat fantastis sebesar Rp.28 Milyar lebih,bahkan rekapitulasi 31/12-2021 justru progrest negatifnya bertambah sampai 7 milyar belum di selesaikan.
Gebrakan pelunasan pajakpun di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dengan penandatanfanan Surat Kuasa Khusus ( SKK,red) yang dengan mengedepankan Non Litigasi sebagai upaya penagihan dari Pajak. Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ( PBB-P2,red ).Upaya ini sebagai bentuk dinamis partnership untuk memberi efek hukum positif.
Sampai berita ini di turunkan belum ada kejelasan apakah dana pajak itu di tilep oknum pemerintah desa atau memang masyarakat tidak taat bayar pajak.
Penunggakan pajak ini sering terjadi keterlambatan dalam pelunasan,alih- alih segera menyelesaikannya Pemerintah Desa lebih sering mendiskreditkan masyarakat dengan mengatakan dana pajak masihbdi tantangan Wajib Pajak.Jika memang demikian adanya kenapa tidak ambil solusi aktif dengan memanghilnya atau grumbyung sadar pajak dengan turun kelapangan secara masif dan memberi edukasi.
Badan Pendapatan Daerah ( BAPENDA,red) harus menggandeng Kejaksaan Negeri Brebes untuk mensukseskan pelunasan pajak yang di sinyalir ada ketidak wajaran dalam pengendapan pajak sebegitu besar yang terparkir di desa dan perkotaan.
Kemarin,Jumat 20/5-2022 pihaknya dengan di saksikan Sekretaris Daerah,Ir.Joko Gunawan dan Kasi Datun,Yuli Fitrianti,SH Kepala Kejaksaan Negeri Brebes Mernawati,SH.MH penandatanganan Surat Kuasa Khusus.
” Kami segera melakukan langkah- langkah cepat ” jelasnya usai acara tersebut di aula D’Anglo.
Lebih lanjut di katakan ya bahwa surat kuasa ini merupakan kekuatan bagi kejaksaan mengambil tindakan hukum bagi para pengemplang pajak.
” Kami tidak diskriminasi, kalo ada indikasi kuat dari fakta di lapangan ada penggelapan akan di proses secara hukum” tegasnya Kajari Brebes.
Indikasi kuat stagnan pelunasan pajak sejak 2010 hingga 2021 tersebar di beberapa Kecamatan seperti Larangan (Desa Wlahar dan Suandong),Ketanggungan (;Desa Ketanggungan dan
Dukuhturi )Bulakamba(Desa Rancawuluh dan Cipelem).
” Kita lihat seberapa kuat indikasinya” Subandi menjelaskan.
Namun secara organisasi pemerintahan,Subandi memberi waktu dengan bermediasi terhadap desa tersebut.
Pihak Kejaksaan akan turun langsung,dan serta menginvestigasinya,
Beliau berharap secepatnya ada penyelesaiannya.
Menurut Mernawati,Kejaksaan akan terus mewujudkan komintmenya dalam membantu Pemerintah daerah,salah satunya yakni pendampingan penagihan piutang Pajak.
” Principil tugas dan kewenangan ada di Bapenda”pungkasnya.
Dilematik pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Oeresaan dan Perkotaan, selalu ada saja ganjalan dalam pelunasan yang estimasinya harus terbayar pada bulan agustus,karena pada bulan April sudah di bagikan ke Pemerintah Desa oleh Kantor Pajak Daerah seluruh data wajib pajak,namun kenyataannya bercerita lain.
Pihak kecamatan
(Camat,red) yang selalu mendapat teguran Bupati karena lambatnya pelunasan yang lewat target juga merasa risih,sehingga tidak kurang- kurangnya petugas pajak di kerahkan bahkan mengundang kepala Desa meminta aktif agar bisa tepat waktu pelunasan.
Lepas dari itupula,semua berpulang pada kesediaan abdi masyarakat dalam hal ini Pemerintah desa harus mampu menciptakan simulasi yang tepat agar warga memiliki sinergy dan peduli begitu pentingnya pajak untuk pembangunan.
Sisi lainnya adalah kepala Desa sebagai komando dari perangkat desa harus meng push nya, agar lebih giat sebagai sebuah tanggung jawab bersama.
–RAKYAT TAAT BAYAR PAJAK —-

Jurnalis
Mohammad Riyadi
Biro Brebes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here