Tower Tak Berijin Telah Disegel Satpol PP, BPAN LAI Minta Sesuai SOP Satpol PP Segera Lakukan Pembongkaran

0
135

 

MPI-Rembang 9 Juni 2022 , Bangunan menara telekomunikasi selluler di desa Labuhan Kidul kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, sama sekali tidak mengantongi ijin dan telah di segel oleh Satpol PP Kabupaten Rembang. Kini, bangunan tower setinggi puluhan meter itu diminta oleh BPAN LAI untuk dibongkar.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Rembang, M. Arief Firmansyah, ST dalam keterangannya kepada awak media mengatakan, bahwa tower yang ada di Desa Labuhan Kidul ini memang belum mempunyai ijin, yaitu Ijin Tata Ruang (ITR), dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Sedangkan bangunan Tower telah kini berdiri tegak dan tinggal di instal jaringan.

BPAN LAI Kabupaten Rembang, dalam program kerjanya di tahun 2022, memang bekerja agar para investor siapapun itu agar tertib administrasi dan bekerja sesuai peraturan, hal ini dilakukan dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Rembang.

Ketua BPAN LAI Kabupaten Rembang, Rachmad Hidayat, S.sos, S.H, saat dikonfirmasi, Kamis (09/006/2022), menegaskan, bahwa pembangunan tower di Labuhan Kidul ini jelas telah menabrak RTRW, menabrak ijin bangunan, dan telah menyebabkan korban meninggal yakni pekerja yang notabene warga sekitar.

“Jika pembangunan Tower-tower telekomunikasi ini dibiarkan menabrak RTRW, dan setelah dibangun baru diijinkan secara administratif, maka hal ini tidak sesuai peraturan dan sifatnya terbalik. Apabila terus dibiarkan, maka siap siap saja Rembang berjubel Hutan Tower.” tegasnya.
Dalam pelaksanaan kegiatan pendirian tower juga adanya kecelakaan tenaga kerja , dan hingga saat berita ini di munculkan pihak PT juga belum menyelesaikan tanggung jawabnya kepada pihak keluarga korban yang meninggal dunia , bahkan terkesan di turup- tutupi.
Kita juga menemukan adanya pelanggaran Safety K3 yang tidak di terapkan .

Ia meminta, sesuai dengan kewenangan, agar Satpol PP lakukan penindakan tegas sampai dengan pembongkaran sesuai peraturan penertiban.
Serta menghimbau kepada masyarakat khususnya para perangkat desa untuk kedepannya agar lebih selektif dan memastikan dulu keberadaan perijinannya , sebelum memberikan rekom , juga untuk perhatian bagi para pemangku wilayah kecamatan agar tidak grusa- grusu tapi harus selektif terkait perijinannya .

Tim MPI Rembang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here