Direktur LBH Adhi Brata, Abu Yazid Angkat Bicara Pidanakan Oknum Bacaleg Dari Partai PERINDO DPC Pondok Gede Yang Curi Start

0
16

 

MPI-Bekasi

Miris dengan adanya pemberitaan yang viral di media Online beberapa waktu lalu yang dengan bangganya serasa sudah pintar dan kebablasan mengadakan acara giat kerja bakti pakai di ekspos media online.

Padahal dalam hal ini oknum tersebut sudah pernah mencaleg diperiode sebelumnya, tapi kenapa tidak paham dengan aturan penyelenggaraan yang sudah baku dari KPU.

Disini KPU Kota Bekasi Kecolongan apa terkesan tutup mata atau oknum tersebut merasa terlalu hebat dan jago dalam Hukum, diminta KPU Pusat terutama KPU kota Bekasi agar menindak tegas oknum Bacaleg yang terbukti melakukan kampanye terselubung apa lagi curi start dimana sudah termasuk dalam undang – undang Kampanye diluar jadwal dapat kenai sanksi dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta.

Pada saat ini ditemukan dari jejaring media Online yang viral partai PERINDO DPC Pondok Gede Rentina Sitorus sudah mulai mengadakan kampanye terselubung yang baru – baru ini mengadakan bakti sosial dengan bangganya diliput dari beberapa media Online beberapa link berita dibawah ini :

 

Direktur LBH Adhi Brata, Abu Yazid Angkat Bicara Pidanakan Oknum Bacaleg Dari Partai PERINDO DPC Pondok Gede Yang Curi Starttidak dimanfaatkan untuk pencitraan dalam kontestasi Pilkada 2024.

Seperti yang dilakukan Bancaleg dari Partai PERINDO bantuan yang dimuati kampanye terselubung itu meliputi membantu masyarakat mendapatkan kartu BPJS gratis, yang diminta persyaratan KTP Foto copy 2 lembar dan KK dan berujung memanipulasi data juga tanda tangan para masyarakat dibuatkan surat pernyataan sepihak tanpa sepengetahuan para pemberi KTP dan KK.

Untuk syarat menjadi Ketua DPC harus atau setidaknya punya modal KTP itu gunanya para team suksesnya blusukkan ke warga didaerah Pondok Gede sekitarnya mencari Korban KTP nya agar dikumpulkan.

Bisa di cek dan ditanyakan pada masyarakat apakah mereka menandatangani surat pernyataan yang dikeluarkan dari DPD partai PERINDO. Dan bisa dilihat bukti fisik disekretariat Partai PERINDO kota Bekasi ratusan data KTP berikut lampiran surat pernyataan yang di manipulasi tanda tangan yang dilakukan Rentina Sitorus sendiri juga sekretarisnya dirumah.

Sudah jelas jelas melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jadi diharapkan pihak KPU Pusat terutama KPU kota Bekasi segera di Proses. Kembali Abu Yazid meminta dengan tegas.

Redaksi MPI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here