ASN “Mendominasi” Seleksi Dewan Pendidikan Kabupaten Bekasi Ada Apa ?

0
30

 

Bekasi – Patriot Indonesia

Kinerja Penjabat Bupati Kabupaten Bekasi Dani Ramdan yang membentuk Dewan Pendidikan, dalam program 100 hari kerjanya di apresiasi oleh semua kalangan, kerja yang cepat dan tepat, akan tetapi dalam penyeleksiannya juga banyak disayangkan oleh beberapa kalangan karena ada banyak ASN Dinas Pendidikan lolos seleksi di dewan Pendidikan tersebut, yang jelas jelas itu tidak termasuk kriteria yang berada di dalam PP no 7 Tahun 2010 pasal 192 ayat (5) yang menyebutkan 8 kriteria yang masuk kedalam calon anggota Dewan Pendidikan.

Gunawan, Ketua Umum LSM SNIPER INDONESIA sewaktu dimintai pendapat oleh wartawan mengatakan

Saya mengaperesiasi langkah dan kebijakan Peje Bupati Bekasi dalam 100 hari kerja membentuk lembaga formal pemerintahan daerah seperti Satgas Ketenagakerjaan, forum Penanggulangan Bencana Daerah, Tim Percepatan Pembanguan, dan terakhir ini adalah Pembentukan Dewan Pendidikan. Hal ini menunjukan bahwa Peje Bupati Bekasi konsen untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks di kabupaten Bekasi.

Bahwa Dewan Pendidikan memiliki fungsi sebagai Mediator Agency, yaitu sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) dengan masyarakat.

Sedangkan ASN merupakan bagian dari perangkat eksekutif, apabila menjadi Anggota Dewan Pendidikan, cukup resisten dan dapat mempengaruhi independensi dan integritas Dewan Pendidikan, seorang ASN memiliki pedoman berupa Nilai Dasar yaitu aspek Profesionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam kondisi pejabat ASN rangkap jabatan, maka perlu dipertanyakan bagaimana konsistensi untuk tetap bersikap profesional. Bukan tidak mungkin akan terja di Conflict of Interest (CoI) dalam menjalankan tugasnya, apalagi ada Kepala Badan, kepala Kemenag dan Sekdin Pendidikan dalam seleksi tersebut sekalipun tidak ada aturan larangan bagi ASN untuk menjadi anggota dewan pendidikan.

Semestinya ruang dan kesempatan di Dewan Pendidikan Kab Bekasi berikan saja kepada putra putri kabupaten bekasi, saya rasa itu lebih proporsional karena diantara merekapun banyak yang miliki kompetensi.

Berdasarkan Pasal 192 ayat (5) PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, latar belakang keanggotaan dewan pendidikan antaranya adalah berasal dari
1. Pakar pendidikan.
2. Penyelenggara pendidikan.
3. Pengusaha.
4. Organisasi profesi.
5 Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya.
6. Pendidikan bertaraf internasional.
7. Pendidikan berbasis keunggulan lokal.
8. Organisasi sosial kemasyarakatan.

Dari aturan tersebut saja sangat jelas, tidak ada latar belakang ASN yang masuk kriteria (point 1 sd 8) untuk menjadi Keanggotaan Dewan Pendidikan.

Ironis menurut saya, banyak ASN masih berhasrat untuk menjadi dewan pendidikan terlebih bagi ASN yang pernah menjabat eselon dan atau yang masih menjabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, ‘ko mereka masih saja mengejar untuk rangkap jabatan, sebaiknya terlebih dulu meraka mengajukan pensiun dini saja dari ASN.

Potret buramnya dunia pendidikan di kab bekasi itu juga tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kinerja pejabat ASN yang pernah menjabat atau yang masih menjabat di Dinas Pendidikan Kab Bekasi.

Jadi, menurut saya Pejabat ASN yang ikut mendaftar seleksi dewan pendidikan itu kemaruk jabatan, dan mereka sebetulnya mau mencoba untuk nyuci piring kotor bekas makannya sendiri ungkap pria yang akrab disapa Mbah Goen tersebut .

Ini sudah jelas harusnya menjadi kajian Panitia Seksi ( Pansel) Dewan Pendidikan Kabupaten Bekasi, untuk mengevaluasi ASN yang telah lolos administrasi di tahapan seleksi berikutnya.

Redaksi MPI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here