*Gunawan, Pengamat Kebijakan Publik Angkat Bicara Tentang Kewenangan Penjabat Bupati Bekasi*

0
23

 

Bekasi-Patriot Indonesia

Gonjang ganjing tentang Jembatan Buntung dan mengapa Penjabat Bupati terkesan diam dan pembiaran dengan desakan semua kalangan yang ingin pemberhentian kepala dinas dan kepala bidang di Dinas Sumber Daya Air Binamarga dan Binakonstruksi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ketua Umum Sniper Indonesia Gunawan, Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Bupati Walikota dan Gubernur

Sedangkan Penjabat Bupati adalah Bukan Pejabat Pembina Kepegawaian, dimana regulasi yang mengatur tentang kewenangan Penjabat Bupati (PJ), Apakah dapat memindahkan, mengangkat maupun memecat PNS?, jadi Penjabat Bupati tidak ada kewenangan untuk memecat/memberhentikan ASN .

Menurut Peraturan Pemerinatah Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 132A

(1) Penjabat kepala daerah atau Pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang: a. melakukan mutasi pegawai; b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; c. membuat kebijakan tentang pamekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan e. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan programa pembangunan pejabat sebelumnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Pungkas pria yang lebih akrab dipanggil Mbah Goen.

Redaksi MPI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here