Mafia Proyek Di Jawa Timur Merajalela KPPU Diduga Masuk Angin

0
2349

 

Jawa Timur – Patriot Indonesia

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang notabene garda terdepan pengawas persaingan usaha yang adil dan bermartabat terkesan abai dan membiarkan praktik kotor persekongkolan usaha masih marak di negeri ini, Asas fairness dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha hanya menjadi sekedar slogan tanpa ada upaya untuk mencegah dan menindak.Ini tercermin dalam keputusan KPPU dalam kasus persekongkolan proyek Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2017

Dengan terlapor PT. cipta Kaya Multi Teknik,Pt. Bangun Konstruksi Persada, PT. Wahana Eka Sakti, PT. Tiara Multi Teknik, dan Pokja 84 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPT P2BJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur hasil Putusan KPPU antara lain :- Membayar denda sebesar Rp 2.700.000.000,- Melarang Terlapor Mengikuti Tender pada bidang Jasa Konstruksi yang sumber pembiayaanya dari APBN Maupun APBD selama 1 Tahun di seluruh wilayah Indonesia

Sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.(Sumber : Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dengan perkara Nomor 25/KPPU-I/2020)Tetapi putusan itu diabaikan oleh biro pengadaan barang/jasa provinsi jawa timur (pokja) 10 dan Perusahaan yang masuk sanksi KPPU tersebut masih mengikuti tender yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, bahkan bisa lolos seleksi sebagai pemenang tender oleh Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa kelompok kerja (pokja) 10 yang bertolak belakang dengan PERPRES yaitu Syarat Pelaku Usaha tidak dalam pengawasan pengadilan, keikut sertaannya tidak menimbulkan pertentangan Kepentingan Pihak yang terkait. yang seharusnya kelompok kerja (pokja) 10 tidak meloloskan keikutsertaan Perusahaan tersebut yang terbukti melakukan persekongkolan, sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) pada saat melakukan proses tender.

Implikasi hukum tidak ada terus dimana fungsi KPPU yang memberikan sanksi hanya melihat dan membiarkan perusahaan yang mendapatkan sanksi berkegiatan tanpa ada pencegahan maupun tindakan, kata seorang sumber yang dirugikan dengan diabaikannya putusan KPPU tersebut.Dalam kacamata orang awam sekalipun sanksi atau putusan yang dikeluarkan lembaga pemerintah mempunyai kekuatan hukum yang wajib dilaksanakan sebelum ada upaya hukum lanjutan yang memang diatur dalam Undang – undang

Pada kasus persaingan usaha seyogyanya putusan sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara dengan anggaran dari rakyat wajib ditaati sebagai dasar terciptanya persaingan usaha yang adil dan kompetitif sehingga para pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum, kepastian berusaha dan kepastian berinvestasi tanpa ada rasa khawatir dipermainkan ataupun dipersulit.

Ditengah pemerintah sedang menggalakkan investasi untuk menarik investor, semua akses dapat dibuka untuk publik terpampang jelas sanksi KPPU tersebut hanya sekedar jargon dan tetap dilanggar para pihak yang mendapatkan sanksi.

Apakah rakyat yang berhak mendapatkan keadilan hanya menjadi penonton praktik kotor persekongkolan yang menyebabkan negeri ini dianggap tidak bisa menjadikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai marwah bangsa.

Catatan Redaksi ;

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Wikipedia
Didirikan: 7 Juni 2000
Lokasi kantor pusat: Jakarta
Ketua: Kodrat Wibowo
Singkatan: KPPU
Dasar hukum pendirian: Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

 

Redaksi MPI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here