Mafia Tanah Dilawan Dengan Cara Perang Semarang

0
61

 

MPI-SEMARANG

Problem mafia pertanahan dan konflik sengketa tanah menjadi masalah krusial yang harus dibasmi. Ribuan kasus tanah telah diciptakan oleh mafia tanah yang melibatkan banyak pihak, termasuk oknum-oknum di institusi pemerintahan, di ATR/BPN, PPAT, Notaris nakal bahkan oknum TNI-Polri. Presiden Joko Widodo sudah lama gerah dengan kondisi ini.
Hal tersebut mengemuka pada Seminar Nasional Melawan Mafia Tanah Dengan Strategi Manajemen Perang, di Auditorium Hotel Pandanaran, Semarang, Rabu (31/8).
Seminar ini digelar oleh JPKP (Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah) Pusat dan Wilayah Jateng, Kementrian ATR/BPN. Dihadiri oleh Kakantah ATR/BPN se-Jateng, Polda Jateng, Kodam IV Diponegoro, Forum Jateng Gayeng dan akademisi berbagai universitas.
“Metode yang kita pakai untuk melawan mafia tanah sudah bukan lagi hanya pengawasan dan pelaporan. Namun sudah menggunakan strategi perang. Ribuan kasus tanah muncul, hasil dari mafia tanah yang menggurita. Mafia tanah ini tidak sendirian, tapi banyak temannya. Kita lawan dengan perang, deteksi dini dan perangi mafia dari tingkat desa,” tandas Riyanta SH anggota Komisi II DPR RI yang juga pegiat JPKP.
Kelemahan data yg terintegrasi, menjadi lubang bagi mafia tanah untuk bergerak menjalankan aksinya. Tak heran kalau di Indonesia ini terjadi banyak kasus sertifikat siluman, ganda dan berubah kepemilikkan tanpa diketahui pemilik tanah sesungguhnya, ujarnya.
Ketua Forum Jateng Gayeng, Robbani Akbar, SH menegaskan saat ini banyak elemen masyarakat yang memantau gerak jafia tanah. “Sejalan dengan kebijakan Direskrimum Polda Jateng, akan kita tabrak siapapun oknum institusi yang turut bermain sebagai mafia tanah, paparnya.
Robbani menegaskan elemen masyarakat setiap daerah di Jateng untuk proaktif memerangi mafia tanah. (Hery Setyadi – Jawa Tengah)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here